KDMP Pacu Desa Jadi Motor Pertumbuhan dan Kemandirian Pangan, Legislator Klaim Jatim Siap Sokong Ekonomi Makro

Jakarta, tvOnenews.com - Berbagai daerah berlomba untuk menjalankan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Meski dalam ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga pangan, Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu penopang utama stabilitas nasional.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarok mengatakan, Jatim memiliki tanggung jawab besar sebagai tolok ukur keberhasilan program pemerintah pusat.

Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah kini berada pada tahap penting untuk memperkuat daya saing sektor pertanian dan kelautan.

Chusni menilai kedaulatan pangan tidak cukup hanya diukur dari hasil panen atau tangkapan laut semata. Tantangan utama saat ini adalah menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan nelayan.

“Kami tidak menginginkan Jawa Timur sekadar menjadi jalur keluar-masuk bahan mentah. Inti dari kedaulatan pangan itu adalah hilirisasi yang berpihak pada rakyat. Artinya, pengolahan hasil panen harus bisa dikelola sendiri oleh koperasi desa maupun pelaku UMKM setempat,” ujar Chusni, Minggu (17/5/2026).

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Kekuatan Ekonomi Indonesia Ada di Desa, 30 Ribu Koperasi Ditargetkan Beroperasi

Sumber :

• Ist

Ia menambahkan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo.

Menurut dia, koperasi yang dikelola dengan baik dapat memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang dan selama ini merugikan produsen kecil.

Chusni menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penataan ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi sektor ekonomi, ia juga menyoroti pentingnya antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

Program pemerintah pusat seperti pompanisasi dan mekanisasi pertanian dinilai harus didukung kesiapan birokrasi daerah agar manfaatnya optimal.

“Jaminan ketersediaan pupuk serta modernisasi alat pertanian yang digalakkan Presiden adalah suntikan energi besar bagi perekonomian kita di Jatim. Tugas kami di legislatif adalah memastikan tidak ada hambatan dalam penyaluran kebijakan tersebut. Bukti nyatanya, inflasi pangan di Jatim tetap terjaga rendah, ini tandanya kerja sama ini berjalan efektif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Chusni mengatakan pembangunan ekonomi ke depan harus bersifat inklusif dan merata. Program penataan kampung nelayan hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi dinilai dapat menarik minat generasi muda untuk membangun sektor produktif di desa.