APBN Saja Tak Akan Cukup Topang Ekonomi, DPR Ingatkan Jangan Hambat Swasta dengan Regulasi: Ini Mesin Pertumbuhan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berisiko mempersempit ruang gerak sektor swasta yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Ia menegaskan pembangunan dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak," ujar Firman dikutip dari Parlementaria, Sabtu (30/5/2026).

"Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” jelasnya.

Firman menjelaskan kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan sehingga APBN tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan pembangunan nasional.

Selain itu, sebagian besar anggaran negara telah dialokasikan untuk pendidikan, subsidi energi, belanja aparatur sipil negara, serta pembangunan infrastruktur.

Baca Juga

Operasi SAR Korban KM Virgo Diperpanjang Basarnas Tujuh Hari, 71 Orang Masih Hilang

“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” kata politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.

Ia menilai keberhasilan negara-negara maju tidak hanya ditopang oleh kekuatan anggaran negara, tetapi juga oleh terciptanya iklim usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan sektor swasta.

“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN itu.

Lebih lanjut, Politisi Golkar ini mengatakan kalangan usaha saat ini membutuhkan kepastian hukum, regulasi yang lebih sederhana, serta insentif yang jelas agar dapat berkembang secara optimal. Menurutnya, kebijakan yang memunculkan ketidakpastian justru berpotensi menghambat investasi.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera meninjau kembali berbagai kebijakan yang dinilai kurang mendukung iklim usaha dan investasi di dalam negeri.

“Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun,” ujar Anggota Badan Legislasi DPR RI tersebut.

Firman juga menyoroti penutupan sejumlah gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di beberapa daerah.

Ia menilai fenomena tersebut dapat menjadi indikator bahwa kondisi usaha di sejumlah sektor sedang menghadapi tekanan.

Menurutnya, ritel modern tidak hanya berperan sebagai penggerak investasi, tetapi juga menjadi sumber penyerapan tenaga kerja serta membuka peluang kemitraan bagi pelaku UMKM dan usaha menengah sebagai pemasok maupun mitra bisnis.

“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan program hilirisasi industri nasional akan sulit direalisasikan apabila sektor swasta tidak mendapatkan dukungan yang memadai.

“Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” pungkas Firman. (rpi)