Danantara Pangkas 1.077 BUMN Jadi 200 Perusahaan, Hemat Rp50 Triliun dan Janji Tanpa PHK

Jakarta, tvOnenews.com – Danantara melakukan restrukturisasi terbesar dalam sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebanyak 1.077 entitas BUMN akan dirampingkan menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan dalam upaya menghilangkan inefisiensi yang selama ini membebani keuangan korporasi negara.

Meski skala perombakan sangat besar, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memastikan, kebijakan tersebut tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh pekerja disebut tetap akan dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.

Menurut Dony, Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengarahkan agar transformasi BUMN tidak mengorbankan nasib para pekerja.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegas Dony, dalam keterangan tertulis Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, dikutip Jumat (12/6/2026).

Danantara menargetkan proses streamlining atau perampingan BUMN selesai pada 2026. Langkah tersebut ditempuh setelah ditemukan banyak perusahaan yang tidak efisien dan terus membebani kinerja grup BUMN secara keseluruhan.

Dony mengungkapkan, dari total 1.077 perusahaan yang saat ini berada dalam ekosistem BUMN, sekitar 52 persen tercatat merugi. Akumulasi kerugian perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp20 triliun.

Baca Juga

Update Soal Insentif Motor Listrik Rp5 Juta, Menperin: Tunggu Peraturan Menteri Keuangan

Namun, perhitungan internal Danantara menunjukkan biaya mempertahankan seluruh tenaga kerja jauh lebih kecil dibanding potensi penghematan yang bisa diperoleh dari restrukturisasi.

“Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp2–3 triliun,” jelasnya.

Dengan potensi efisiensi yang jauh lebih besar, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibanding melakukan pengurangan tenaga kerja.

“Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” kata Dony.

Ia menegaskan seluruh pegawai akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Menurutnya, pekerja tidak boleh menjadi korban dari persoalan tata kelola perusahaan yang terjadi selama bertahun-tahun.

“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka,” ungkapnya.

Di balik restrukturisasi besar-besaran tersebut, Danantara menemukan sumber inefisiensi yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Salah satunya berasal dari praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu dan cicit yang selama ini menjadi pola umum di lingkungan BUMN.

“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony.

Sebagai contoh, Danantara telah menggabungkan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS) karena berada dalam satu rantai bisnis yang sama. Konsolidasi tersebut langsung menghasilkan efisiensi signifikan.

“Contoh pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih sekitar US$600–700 juta dari hasil merger ini,” ujarnya.

Pola serupa juga ditemukan di sejumlah grup BUMN lain, termasuk Telkom Group. Dalam beberapa proyek pembangunan jaringan serat optik, pekerjaan harus melewati sejumlah lapisan perusahaan sebelum dieksekusi, sehingga menimbulkan biaya tambahan yang dinilai tidak perlu.

Menurut Dony, apabila seluruh proses restrukturisasi selesai dan jumlah entitas berhasil ditekan menjadi sekitar 254 perusahaan, Danantara akan memperoleh penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun bahkan tanpa memperhitungkan peningkatan keuntungan dari perusahaan hasil merger.

“Jadi kita punya Rp50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita ada Rp50 triliun,” pungkasnya. (agr/rpi)