Utang Luar Negeri Indonesia Naik 4,4 Persen Jadi 453,4 Miliar Dolar AS

Jakarta, tvOnenews.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2026 naik sebesar 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Utang Indonesia mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 30,6 persen.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, pada Selasa (18/8/2026).

Ia menyampaikan bahwa posisi ULN pada triwulan tersebut tetap terjaga.

Sumber :

• ANTARA

Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.

Baca Juga

Purbaya Yakin RI Mampu Bayar Utang Rp8.000 T: Kalau Bermasalah, Rating Kredit Sudah Turun

Posisi ULN pemerintah pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I-2026 sebesar 3,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga.

Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi 0,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3 persen (yoy) pada triwulan I-2026.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 6,3 persen (yoy) pada triwulan I-2026.

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta.

BI melaporkan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,6 persen pada triwulan II-2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah menyatakan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. (ant)