DDMF Tak Pakai APBN, Danantara Disiapkan Biayai Mobil Nasional hingga Giant Sea Wall

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah memastikan pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) tidak akan menambah beban APBN. Instrumen baru di bawah Danantara tersebut disiapkan untuk membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang yang sulit dibiayai melalui skema investasi komersial jangka pendek.

Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, DDMF merupakan bagian dari Danantara yang diarahkan untuk mengembangkan proyek berskala besar dan memiliki dampak strategis bagi perekonomian nasional.

“Development Management Fund kan ini kan suatu dari Danantara yang akan digunakan untuk melakukan proyek-proyek besar. Seperti misalnya mobil listrik nasional yang menurut informasi akan diluncurkan tahun 2028,” ujar Ferry kepada Kontan dalam agenda konferensi pers bersama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI di Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Ferry menegaskan, DDMF tidak akan menggunakan dana APBN sebagai modal awal. Danantara nantinya dapat menggunakan berbagai skema pembiayaan inovatif untuk menjalankan proyek yang masuk dalam portofolionya.

“Karena itu merupakan bagian dari Danantara, maka itu akan dilakukan oleh Danantara itu sendiri. Mereka juga bisa melakukan pembiayaan inovatif seperti blended finance, tapi tidak akan, setahu saya tidak akan menggunakan dana dari APBN,” jelasnya.

Skema tersebut menjadi penting karena sejumlah proyek yang dibidik pemerintah membutuhkan investasi besar dan waktu panjang sebelum memberikan manfaat ekonomi. Salah satunya pengembangan mobil nasional yang ditargetkan mulai diproduksi secara massal pada akhir 2028.

Baca Juga

Presiden Prabowo Mulai Proyek Giant Sea Wall, BRIN Siapkan Teknologi Armor Units

Selain mobil nasional, DDMF juga berpotensi digunakan untuk mendukung proyek Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa (Pantura). Proyek tanggul laut raksasa tersebut dipandang sebagai proyek strategis untuk menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut dan melindungi kawasan pesisir yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memperkenalkan DDMF dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPR RI. Prabowo menekankan bahwa instrumen tersebut dibuat untuk memastikan proyek strategis jangka panjang tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tetapi belum dapat dibiayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga yang kita hindari harus dibiayai dari APBN,” jelas Prabowo, Jumat (14/8/2026).

Presiden menempatkan Danantara sebagai instrumen pembiayaan pembangunan jangka panjang. Dengan DDMF, pemerintah ingin menciptakan ruang bagi proyek-proyek strategis yang membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan keuntungan tetapi dinilai penting bagi kepentingan nasional.

Salah satu proyek yang masuk sasaran adalah pengembangan mobil nasional. Fasilitas produksinya telah dibangun di Subang, dengan pemerintah menargetkan produksi massal dimulai pada akhir 2028.

Tak hanya mobil, pemerintah juga mendorong terbentuknya ekosistem motor nasional. Prabowo menyebut dua perusahaan swasta besar dan dua BUMN telah terlibat dalam pengembangan serta produksi motor listrik.

Di sisi lain, pembangunan Giant Sea Wall menjadi proyek jangka panjang lain yang membutuhkan skema pembiayaan berkelanjutan. Prabowo menilai proyek tersebut tidak bisa ditunda mengingat ancaman kenaikan permukaan laut terhadap kawasan Pantura.

“Kita juga harus membangun proyek Giant Sea Wall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa, ini mutlak harus kita lakukan, jangan kita tunggu bencana datang,” tegas Prabowo.

Pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Untuk mempercepat pengerjaan, pemerintah merancang proyek tersebut menjadi 15 segmen. Dengan pengerjaan secara paralel, waktu penyelesaian ditargetkan dapat dipangkas menjadi sekitar delapan tahun. (agr/rpi)