Banggar DPR Soroti Banyak Typo RAPBN 2027, dari Target Pertumbuhan hingga Anggaran MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti banyaknya kesalahan penulisan angka atau typo dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Tak hanya kesalahan angka, Banggar DPR juga menemukan sejumlah data sasaran pembangunan yang belum tercantum dalam dokumen RAPBN 2027.

Temuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy terkait RAPBN 2027, Kamis (27/8/2026).

Banggar Temukan Angka RAPBN Tak Sesuai Paparan Presiden

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan terdapat sejumlah perbedaan angka antara dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang diterima DPR dengan angka yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan dan penyampaian Nota Keuangan beserta RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026.

Menurut Said, perbedaan tersebut muncul dalam sejumlah angka penting yang tercantum dalam dokumen.

Baca Juga

Mayat Terborgol di Bangunan Mirip Kantor MBG Kendal, BGN Buka Suara: Bukan Gedung SPPG

"Banyak typo memang, bapak presiden menyampaikan pertumbuhan 6% di nota keuangan yang kami terima 5,9%, MBG Rp 480 triliun padahal Rp 240 triliun lampirannya, memang banyak typo-typo," tegas Said dalam rapat kerja tersebut.

Perbedaan angka itu menjadi perhatian Banggar DPR karena dokumen RAPBN menjadi salah satu bahan utama dalam pembahasan anggaran negara bersama pemerintah.

Said pun meminta pemerintah memastikan kembali ketepatan angka dan data yang tercantum dalam dokumen RAPBN 2027 agar tidak menimbulkan kebingungan dalam proses pembahasan.

Data Sasaran Pembangunan Juga Dinilai Belum Lengkap

Selain menemukan perbedaan angka, Banggar DPR menyoroti sejumlah sasaran pembangunan yang dinilai belum ditampilkan secara lengkap dalam dokumen RAPBN 2027.

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit menyebut beberapa indikator yang belum tercantum tersebut.

Di antaranya adalah tingkat kemiskinan ekstrem, penciptaan lapangan kerja baru, serta nilai tukar petani dan nelayan untuk 2027.

Dolfie meminta pemerintah memperhatikan kembali kelengkapan data tersebut dalam dokumen yang menjadi bahan pembahasan RAPBN.

"Maksudnya jangan salah kelupaan, soalnya sekarang sering salah ketik jadi susah kita," kata Dolfie.

Menurut Dolfie, kelengkapan dan ketepatan data diperlukan agar pembahasan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027 dapat dilakukan secara lebih jelas.