Transmigrasi Tak Lagi Sekadar Pindah Penduduk, Pemerintah Bidik Pusat Ekonomi Baru

Batam, tvOnenews.com - Pemerintah mengubah paradigma penyelenggaraan transmigrasi. Program transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk dan menyediakan lahan, tetapi diarahkan untuk membangun kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Wibowo Puji Raharjo dalam Workshop dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi di Batam, Kamis (8/10). 

Pendekatan baru transmigrasi menempatkan ekonomi sebagai mesin utama pembangunan kawasan. Karena itu, pemerintah terlebih dahulu memastikan adanya potensi kawasan, pasar atau off-taker, investasi, serta peluang pekerjaan dan usaha sebelum melakukan penempatan.

"Transmigrasi baru tidak dimulai dengan memindahkan orang, melainkan memastikan adanya mesin, dalam paradigma baru ini, pemerintah juga tidak hanya menyediakan tanah. Tanah harus memiliki kepastian hukum dan sesuai tata ruang, sementara aset, sumber daya manusia, investasi, serta potensi kawasan diarahkan untuk menghasilkan produksi, nilai tambah dan kegiatan ekonomi," kata Wibowo. 

Strateginya, kata dia, mencakup peningkatan SDM, diversifikasi produk unggulan, mekanisasi, industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal, hingga digitalisasi. 

Tujuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, menurunkan kemiskinan, serta memperkuat pemerataan kesejahteraan.

Baca Juga

Presiden Prabowo Tegaskan Masa Depan Indonesia Cerah

"Penguatan ekonomi juga diarahkan secara kolektif melalui Koperasi Masyarakat Kawasan yang melibatkan masyarakat lokal dan transmigran. Hak individual tetap dilindungi, sementara kegiatan ekonomi, rantai nilai, dan kekuatan pasar dikembangkan secara bersama," katanya. 

Hingga kini, pembangunan transmigrasi telah mencakup 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 9,2 juta jiwa, 619 kawasan transmigrasi, dan 3.688 satuan permukiman. 

Pembangunan tersebut juga telah berkontribusi terhadap terbentuknya 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten/kota, dan tiga ibu kota provinsi.

Di kawasan Barelang, Batam, pembangunan juga terus berjalan. Pada 2025 telah dibangun antara lain 200 rumah transmigran, Mess Trans Patriot dua tower dengan 120 kamar, tambatan perahu, gedung SD, akses jalan, dan gudang catu pangan. Pada 2026 pembangunan dilanjutkan dengan rumah transmigran, sekolah, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, amphitheater, jogging track, serta fasilitas pendukung lainnya.

"Dengan paradigma tersebut, transmigrasi diarahkan bukan hanya menghasilkan permukiman baru, tetapi kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi, pasar, investasi, lapangan kerja, dan peluang usaha bagi masyarakat," tutupnya. (abs/dpi)