Soroti Pola Tanam Tradisional, Menko Zulhas Dorong Pembenahan Rantai Pasok Kelapa di WCD 2026
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Gelaran berskala global World Coconut Day (WCD) 2026 resmi dimulai pada Kamis (8/10) di Hotel Courtyard by Marriott, Manado, Sulawesi Utara.
Seremoni pembukaan ditandai lewat pemukulan instrumen musik tradisional kolintang oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta Direktur Jenderal International Coconut Community (ICC) Dr. Jelfina C. Alouw.
Jelfina menorehkan catatan bersejarah sebagai figur pertama asal Indonesia yang memimpin ICC sejak organisasi bentukan UNESCAP tersebut berdiri pada 1969, di mana Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pemrakarsanya.
Konferensi tingkat dunia ini dihadiri oleh 700 delegasi dari 21 negara anggota ICC.
Selain merancang arah kebijakan strategis dan alih teknologi bersama sejumlah negara seperti Belgia, Jepang, Sri Lanka, Thailand, India, hingga Filipina, perhelatan ini memprioritaskan akselerasi hilirisasi industri kelapa sekaligus mempromosikan pariwisata serta kekayaan budaya Sulawesi Utara.
Kendati berlangsung di panggung diplomasi internasional, agenda utama WCD 2026 bertumpu pada persoalan mendasar: pembenahan tata kelola rantai pasok dan perbaikan taraf hidup petani kelapa swadaya.
Kelompok petani di tingkat akar rumput ini memegang peranan krusial karena menguasai 90 persen produksi nasional, menempatkan Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di panggung global.
Kritik Menko Pangan atas Praktik Budidaya
Saat menyampaikan sambutannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengkritisi pola budidaya perkebunan kelapa di tanah air yang dinilainya masih sangat pasif dan minim dukungan teknologi maupun intervensi kebijakan.
"Selama ini kelapa itu seperti 'Tuhan yang tanam, Tuhan yang petik'. Tanaman dibiarkan tumbuh sendiri, lalu saat berbuah tinggal dipetik tanpa ada perawatan, pemupukan, atau peremajaan benih yang terencana," tegas Menko Pangan Zulkifli Hasan saat membuka perhelatan WCD 2026 di Manado.
Pernyataan tersebut memotret ketimpangan struktural di sektor hulu. Mayoritas kebun rakyat dikelola dalam luasan sempit dengan tanaman yang menua, diperberat oleh minimnya permodalan dan teknologi pascapanen.
Kondisi ini membuat petani kerap terjebak pada posisi tawar yang rentan; ketika harga produk turunan melonjak di pasar ekspor, keuntungan terbesar justru terhenti di tingkat perantara atau tengkulak.
Zulkifli menegaskan pola pembiaran tersebut harus dihentikan. Kelapa memiliki potensi nilai tambah yang masif, mulai dari pemanfaatan air, sabut, tempurung, Virgin Coconut Oil (VCO), hingga bahan bakar aviasi ramah lingkungan (Sustainable Aviation Fuel/SAF).
Oleh sebab itu, integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir dinilai sangat mendesak agar nilai ekonomi komoditas ini benar-benar berdampak langsung pada penghasilan petani.
Kolaborasi Multi-Pihak
Guna membenahi persoalan di sektor hulu, sinergi lintas instansi digalang antara Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui Ditjen Perkebunan, Kementan menggulirkan program percepatan peremajaan tanaman (replanting) menggunakan varietas benih unggul tahan perubahan iklim serta penerapan pertanian presisi (precision farming) guna mendongkrak tonase panen per hektare.
Di sisi hilir, Kemendag bersama ICC berupaya mengonsolidasikan petani ke dalam kelembagaan koperasi modern untuk memangkas jalur tengkulak, menekan biaya logistik, serta membuka akses pasar ekspor yang memenuhi kualifikasi ketertelusuran (traceability) dan standar sertifikasi hijau.
Sementara itu, BPDP mengalokasikan pembiayaan guna memodernisasi peralatan pengolahan pascapanen bagi kelompok tani dan pelaku UMKM.
Lembaga ini juga menyokong riset terapan berbasis konsep nirlimbah (zero-waste), sehingga seluruh bagian buah kelapa dapat terolah menjadi produk bernilai tinggi langsung di kawasan sentra produksi.
Kemitraan Inklusif di Bumi Nyiur Melambai
Pemilihan Sulawesi Utara sebagai pusat penyelenggaraan WCD 2026 sarat akan makna simbolis dan strategis, mengingat wilayah berjuluk "Bumi Nyiur Melambai" ini merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa rakyat terbesar di tanah air.
Direktur Jenderal ICC, Jelfina C. Alouw, menegaskan komitmennya bahwa pengembangan industri kelapa global harus menempatkan petani kecil sebagai prioritas utama.
"Kelapa bukan sekadar tanaman komoditas komersial, melainkan Tree of Life yang menopang ketahanan pangan, energi, dan penghidupan jutaan keluarga di negara-negara berkembang. Melalui WCD 2026, kami mempertemukan inovator industri dengan kelompok tani untuk membangun kemitraan yang adil dan inklusif," tegas Jelfina.
Rangkaian acara yang berlangsung hingga 10 Oktober 2026 ini memadukan diskusi kebijakan, pameran produk inovatif, lokakarya kultur jaringan, hingga pelatihan pengolahan es krim dan nata de coco bagi UMKM serta Tim Penggerak PKK Sulut.
Forum ini turut menyajikan sesi temu bisnis (B2B) dengan pembeli global, kunjungan teknis ke sentra pengolahan terpadu PT Kether Bio Coco di Minahasa Utara, serta tur promosi destinasi wisata ke Danau Linau dan Tuur Ma’asering di Tomohon, dengan dukungan perusahaan kemasan Tetra Pak.
Kolaborasi menyeluruh dari otoritas pemerintah, dukungan pembiayaan BPDP, peran daerah, dan jejaring ICC ini diproyeksikan mampu mengubah lanskap perkebunan kelapa nasional: meninggalkan cara-cara lama menuju industri bioekonomi berbasis sains yang berkeadilan bagi petani di tingkat tapak. (dpi)
Load more