Hashim Sebut Ekonomi RI 10.000 Triliun Tak Tercatat, Penerimaan Negara Cuma 12 Persen di Bawah Kamboja

Jakarta, tvOnenews.com — Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar Rp10.000 triliun aktivitas ekonomi di Indonesia yang tidak tercatat. 

Hashim menerangkan bahwa hal ini jauh lebih besar dari yang tercatat sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, PDB Indonesia yang tercatat dan diakui oleh IMF, Bank Dunia, dan Bank Indonesia, saat ini Rp25.000 triliun.

"Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35 sampai 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih 10.000 triliun rupiah yang tidak tercatat," kata Hashim, saat menghadiri Rapimnas Kadin 2026, di Hotel Borobudur, Kamis (29/10/2026).

Sumber :

• tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira

Lebih lanjut, Hashim mengatakan, ekonomi tidak tercatat tersebut berasal dari jutaan transaksi tunai tanpa kuitansi, seperti tukang pangkas rambut, tukang pijat, warung tegal, hingga beauty salon, sehingga PPN 11 persen tidak dipungut.

“Itu kurang lebih menurut Bank Dunia, 10.000 triliun. Itu the penews. Seharusnya negara kita super kaya dan super kuat. PDB kita seharusnya di-12. Tapi karena terus saja aparat kita selama ini agak lemah," terang Hashim.

Baca Juga

Dua Tahun Prabowo, Rosan Roeslani: Hilirisasi Luar Jawa Tembus 78 Persen, Investasi Tembus Hampir Rp4.000 Triliun

"Penerima negara, baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat, tidak dipungut. Maka kita lemah. Selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai APBD, tidak bisa membiayai segala macam," tambahnya.

Padahal menurutnya sebetulnya Indonesia mampu jika transaksi ekonomi yang dipungut pajak sesuai dengan undang-undang.

"Berarti apa? Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan 16 terbesar di dunia, melainkan mungkin 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia," jelas Hashim.

Sementara itu, Hashim menyoroti lemahnya penerimaan negara. Saat ini penerimaan negara Indonesia hanya 12 persen dari PDB tercatat, bahkan di bawah Kamboja, India, dan Afrika.

"Kita sekarang, penerimaan negara adalah termasuk paling rendah di dunia, itu 12%. Pajak, cukai, PNP, semua penerimaan negara itu semuanya adalah 12% dari PDB tercatat. Kita 12%, tetangga kita Kamboja 18%, India 20%, Afrika 16%. Semuanya negara-negara seperti ini, penerimaan negara jauh di atas kita,” ujar Hashim.

Hashim menghitung selisih 6 persen dari PDB Rp25.000 triliun setara Rp1.500 triliun yang seharusnya bisa diterima negara tiap tahun. Padahal defisit APBN hanya Rp500-600 triliun.

"Itu yang seharusnya, ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan 1.500 triliun. Kalau aparat kita, pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya, seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini 900 triliun," tegasnya.

Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, Hashim mengatakan pemerintah Prabowo-Gibran akan menerapkan pajak digital mulai 9 November.

Semua bank pemerintah, bank swasta, dan fintech seperti Shopee, Lazada, dan GoTo wajib ikut memungut dan menyetor pajak.

"Yang akan dilakukan adalah pajak lewat elektronik. IT, AI akan dipakai. Semua transaksi yang nanti akan dipungut sesuai dengan undang-undang berlaku," sebutnya. (ars/amr)