Jakarta - Indonesia berkonsentrasi pada ketersediaan pangan dalam negeri sebagai salah satu upaya untuk menyukseskan Presidensi G20 yang menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah. 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan untuk hal itu harus memegang tiga kunci.

“Kuncinya tiga hal, yakni mengamankan supply side, diversifikasi pangan, dan efisiensi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Kick Off Events Pangan Nusantara, di Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Dalam rangka menyukseskan Indonesia sebagai Presidensi G20, Kemenko Perekonomian menyelenggarakan beberapa kegiatan pendukung perhelatan dari sektor pangan dan agribisnis, dengan tema utama “Pangan Indonesia untuk Dunia yang Lebih Baik (Indonesian Food for a Better World).

Kegiatan-kegiatan yang akan digelar antara lain exposure komoditas, ajang pertemuan bisnis, festival dan karnaval, serta talkshow yang dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda. Pada hari Rabu, 22 Juni 2022 telah berlangsung di Jakarta sebagai Kick Off Events, kemudian dilanjutkan dengan acara di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan kemudian di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Kick Off Pangan Indonesia untuk Dunia yang Lebih Baik, diawali dengan acara Karnaval Panen Raya pada pagi hari. Acara karnaval ini memamerkan berbagai produk pangan unggulan Indonesia yang di arak dalam 8 buah gunungan. Kedelapan gunungan itu diiringi oleh Pasukan Pembawa Bendera Merah Putih, Marching Band, serta ondel-ondel.

Indonesia akan terus mendorong efisiensi dan produktivitas sektor pertanian, hal tersebut lantaran karena Indonesia memiliki luas lahan pertanian yang sangat besar. 

Luas lahan pertanian Indonesia diketahui 3 kali lebih besar dari Thailand. Karena itu, yang haru didorong adalah efisiensi dan produktivitas. 

“Untuk diversifikasi pangan kita punya komoditas unggulan yang lain,” ujar Menteri Airlangga Hartanto lebih lanjut.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan bahwa dukungan kepada Presidensi G20 diharapkan bisa memaksimalkan peluang untuk meningkatkan ekonomi rakyat, khususnya sektor pangan dan agribisnis. 

“Kami sangat berharap melalui dukungan kegiatan ini, dapat menjadi momentum lahirnya berbagai inovasi teknologi, kerja sama, peluang investasi, dan pasar ekspor untuk sektor pangan dan agribisnis Indonesia,” ujarnya.

Dalam acara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa kolaborasi sangat penting untuk perbaikan tata kelola pangan. Hal ini sesuai amanah Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna. 

“Diperlukan orkestrasi yang baik antara Kementerian/Lembaga, BUMN, Swasta dan daerah untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun peningkatan produksi pangan untuk potensi ekspor pangan Indonesia,” ujarnya.

Sebelumya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan mendorong investasi yang lebih besar untuk mendukung agenda ekonomi hijau (green economy) di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. 

Upaya ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi agar menjadi lebih kuat dan tangguh serta mempercepat Sustainable Deveopment Goals/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

“Mengadopsi ekonomi hijau mungkin tampak menantang, tetapi hal itu mungkin dilakukan karena banyak UMKM lokal sudah mempraktikkannya dengan nilai tradisional dan kearifan lokal,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam seminar Side Event G20 bertajuk  Green Economy and Sustainable Business yang dilaksanakan secara virtual, di Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Berdasarkan studi World Economy Forum 2020, sektor ekonomi hijau diprediksi menghasilkan peluang bisnis sebesar US$ 10 juta dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030 di seluruh dunia. 

Pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir juga mendorong Indonesia untuk memanfaatkan ekonomi hijau. 

“Pandemi yang kita hadapi selama dua tahun mendorong pentingnya mengadopsi bisnis yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan,” kata Teten.

Selama ini para pebisnis enggan mengadopsi ekonomi hijau karena pertimbangan model teknis yang kompleks dan biaya produksi yang tinggi. Tapi menurut sebuah penelitian di Eropa, penggunaan sumber daya ekonomi hijau di sektor industri dapat menghemat pengeluaran sebesar lebih dari US$ 600 miliar per tahun. 

“Praktik ekonomi hijau harus diterapkan pada bisnis yang sudah ada maupun bisnis baru di berbagai sektor industri,” kata Menkop dan UKM. (HW/ree)