Komisi VI DPR Minta Luhut Jangan "Buang Badan" soal Harga Sawit yang Anjlok

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bertanggung jawab atas anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan crude palm oil (CPO).

“Kalau Pak Luhut bilang itu karena Ukraina buka keran ekspor bunga matahari dan memangkas pajak ekspor, itu namanya buang badan dan tidak bertanggung jawab,” kata Deddy dalam rilis resmi, dikutip Sabtu (9/7/2022).

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP), harga sawit menurun karena kerusakan rantai pasok, moratorium ekspor, mekanisme perizinan ekspor (PE) yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng yang kacau, tingginya beban pungutan ekspor, dan flushing out. 

“Jadi jangan cari kambing hitam soal Ukraina sebab harga ke-ekonomian TBS dan CPO itu ambruk karena kapasitas tangki yang overload sehingga tidak mampu menampung TBS dan siklus CPO-nya tidak bisa berjalan normal,” ungkap Deddy.

Oleh karena itu, ia menegaskan Luhut telah gagal dalam mengelola CPO dan minyak goreng. Sebab membuat ekspor tertahan dan merugikan negara, kualitas CPO menurun, dan harga menurun.

“Jadi masalahnya ada pada pengelolaan industri sawit di Indonesia yang karut marut, bukan semata-mata karena pengaruh global,” ujarnya.

Baca Juga

Purbaya Sebut RI Aman dari Darurat Energi Akibat Konflik Timur Tengah, APBN 2026 Diklaim Masih Tahan

Deddy meminta agar mata rantai produk sawit diperbaiki. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) juga harus dievaluasi.

Sebagai informasi, DMO adalah aturan yang mewajibkan produsen minyak goreng menyisihkan hasil produksinya untuk kebutuhkan dalam negeri. Sementara DPO adalah kebijakan yang mengatur harga minyak sawit mentah.

"Pungutan yang berlebihan dikurangi, distribusi dan cadangan nasional dikendalikan dengan baik,” tutupnya. (syf/act)