AS kaji ulang kebijakan pelarangan tiktok dan wechat

Washington, 10/6 - Pihak Gedung Putih membatalkan perintah eksekutif era Donald Trump yang melarang aplikasi populer TikTok dan WeChat. Pemerintah AS akan melakukan tinjauan ulang yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko keamanan nasional atas aplikasi yang terkait dengan China, kata para pejabat, Rabu, sebagaimana dikutip dari APNews.

Perintah eksekutif baru mengarahkan Departemen Perdagangan untuk melakukan analisis transaksi “berbasis bukti” yang melibatkan aplikasi yang diproduksi/dipasok/dikendalikan oleh China. Selama ini, para pejabat AS sangat prihatin dengan aplikasi yang mengumpulkan data pribadi pengguna atau memiliki koneksi ke militer China atau aktivitas intelijen.

Dalam pencabutan perintah Presiden Donald Trump terhadap perusahaan teknologi China dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih sempit, pemerintahan Biden belum benar-benar mempertimbangkan apakah TikTok dan aplikasi lain menimbulkan bahaya bagi orang Amerika.

Tetapi seorang pejabat senior administrasi mengatakan bahwa tindakan Trump tidak “selalu diterapkan dengan cara yang paling masuk akal” dan tujuan dari tinjauan tersebut adalah untuk menetapkan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi keamanan data dan risiko privasi tertentu untuk setiap aplikasi. 

Dia mengatakan itu dapat mengarah pada berbagai tindakan potensial di masa depan berdasarkan aplikasi demi aplikasi. “Kami ingin mengambil pendekatan yang disesuaikan dan tangguh di sini,” katanya.

Departemen tersebut juga akan membuat rekomendasi tentang bagaimana melindungi informasi genetik dan kesehatan pribadi orang Amerika, dan akan mengatasi risiko aplikasi perangkat lunak tertentu yang terhubung ke China atau musuh lainnya.

Baca Juga

Kabar Baik! Presiden Prabowo Subianto Targetkan Renovasi Sekolah Rampung pada Tahun 2029

TikTok pada hari Rabu menolak berkomentar. WeChat tidak menanggapi permintaan komentaratas kebijakan terbaru AS itu.

Sementara itu, analis dari Paul Tsai China Center di Yale Law School, Samm Sacks menilai langkah pemerintahan Biden mencerminkan kekhawatiran berkelanjutan bahwa data pribadi orang Amerika dapat diekspos oleh aplikasi populer yang terkait dengan China, saingan utama ekonomi dan politik AS. (ito/AP)