Penasihat Ahli Kapolri Tetap Bersikukuh Pegi Setiawan Masih Bisa jadi Tersangka Lagi, Mantan Hakim Agung Justru Bilang: Tidak Seperti Itu…

tvOnenews.com - Kendati PN Bandung sudah membatalkan status tersangka Pegi Setiawan, Penasihat Ahli Kapolri Aryanto Sutadi yakin potensi Pegi kembali menjadi tersangka tetap ada.

Setelah menang di prapradilan, pihak Pegi Setiawan berencana mengajukan ganti rugi atas apa yang dialami selama ditetapkan sebagai tersangka.

Menanggapi rencana ganti rugi Pegi Setiawan, Penasihat Ahli Kapolri Aryanto Sutadi punya pendapat bahwa penyidik Polda Jabar masih akan menunggu hasil PK (Peninjauan Kembali). 

“Nah sampai sekarang posisinya kan Pegi ini apakah polisi itu kemudian akan menghentikan dan selama-lamanya tidak akan menjadi Pegi,” kata Aryanto dalam Kabar Petang tvOne, dikutip Rabu (17/7/2024).

“Penyidik masih akan menunggu bagaimana putusan PK yang diajukan oleh para-para terpidana yang lain itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Aryanto seandainya kemudian ternyata PK itu ditolak, berarti putusan sidang yang terdahulu masih berlaku bahwa Pegi adalah DPO.

Baca Juga

Bahas KM 50 dan Kasus Vina yang Masih Menggantung, Ulama Cirebon: Negara Tak Boleh Biarkan Kasus Besar Tanpa Kejelasan

“Kemarin (Prapradilan) itu kan dibatalkan hanya karena penangkapan yang tidak sah, maka apabila nanti PK itu ditolak maka estimasi saya penyidik akan melanjutkan apa kasus penyidikannya kepada Pegi ini,” jelas Aryanto. 

Maka dari itu masih menurut Aryanto, mengenai ganti rugi dan sebagainya nanti akan diputus oleh hakim yang berwenang. 

“Tapi untuk kasus ini saya berterima kasih karena ini merupakan peringatan kepada penyidik supaya lain kali itu kalau menyedik jangan sembarangan,” kata Aryanto. 

“Kemudian kalau seandainya menghadapi prapradilan itu jangan menganggap enteng,” tambahnya.

Berbeda dengan Aryanto, mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun berpendapat bahwa sidang PK tidak ada kaitannya dengan Pegi Setiawan.

“Artinya bahwa pemenang prapradilan ini tidak bisa ditersangkakan lagi. Persoalan PK, nanti orang-orang yang terkait dengan PK itu,” jelas Gayus. 

Masih menurut Gayus, pada prinsipnya PK itu justru akan meringankan. Dalam artian ini adalah hak dari masyarakat untuk membela diri. 

Lantas apakah ada jangka waktu tertentu untuk seseorang mengajukan ganti rugi pasca dikabulkan gugatan prapradilan?

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2015 adalah tiga bulan setelah putusan prapradilan diputuskan.