Dedi Mulyadi Langsung Sidak Samsat Soetta Bandung, Beri Peringatan Petugas: Sederhana Pak!

Jakarta, tvonenes.com- Usai mencopot Kepala Samsat hingga kabarnya viral. Dedi Mulyadi langsung melakukan sidak ke kantor Samsat Soekarno-hatta, Bandung.

Dalam kunjungannya itu, Dedi Mulyadi langsung berjalan masuk. Langkahnya pun ditemani beberapa petugas yang berjaga di sana.

Kedatangan Dedi Mulyadi itu, diketahui dari akun Instagram pribadinya. Video KDM langsung menuai ragam komentar netizen yang mayoritas mendukung.

Sumber :

• Pemprov Jabar

"Sekarang PLT-nya siapa? bisa nggak jamin surat edaran surat gubernur berjalan dengan baik, bisa?

"bisa pak," jawab Plt Samsat Soekarno-Hatta yang berdiri tidak jauh dari Gubernuer Jawa Barat itu.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Tegaskan Persib Juara Tanpa Campur Tangan Pemerintah

KDM yang disapa juga Bapak aing itu langsung memberikan peringatan ke seluruh petugas di Samsat Bandung. Sebab sebelumnya, Kepala Samsat, Ida Hamidah telah dinonaktifkan sementara oleh Dedi.

Ia berharap agar aturan yang sudah dijalankan dengan baik. Sehingga tidak lagi ada masyarakat yang tidak bayar pajak.

Sumber :

• Instagram Dedi Mulyadi

Dengan nada tegas, Kang Dedi Mulyadi mengingatkan sudah mengeluarkan surat edaran atau SE untuk memudahkan warga Jabar membayar pajak kendaraan.

Kedepannya, diharapkan tidak ada lagi warga kesulitan untuk bayar pajak kendaraan di Samsat.

"Karena sederhana pak kalau orang bayar pajak lancar, dia akan bayar terus. Kenapa si orang sampai tidak lancar, ya karena merasa terhambat, akhirnya jadi males. Logikanya sederhana," tegas Dedi Mulyadi.

Sumber :

• Instagram Dedi Mulyadi

Sebagaimana kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bapenda Jabar Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026.

Aturan ini secara eksplisit menghapus kewajiban melampirkan KTP pemilik pertama untuk perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di seluruh kantor Samsat se-Jawa Barat.

Sebelumnya, viral video seorang warga yang menjelaskan situasi ia membayar ingin bayar oajak di Samsat Soetta Bandung mendapatkan penolakan. Ditolak karena tidak memiliki KTP pihak pertama kendaraan.

Setelah video tersebut viral, KDM langsung mengeluarkan kebijakan baru. Ia klaim untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.