Geram sama Aksi Pungli, Dedi Mulyadi Siap Pidanakan Pelaku yang Nekat Meminta Pungutan Liar di Jembatan Cirahong
- dok.kolase tvOnenews.com/Instagram Dedi Mulyadi
Jakarta, tvOnenews.com- Lagi-lagi sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapatkan perhatian publik, bahkan didukung netizen di media sosial.
Sikap tegas Dedi Mulyadi itu disampaikannya melalui akun Instagram pribadinya. Ia geram dengan aksi pungli di Jembatan Cirahong.
Dedi Mulyadi dengan tegas menyampaikan, siap mempidanakan pelaku pungutan liar (Pungli) di Jembatan yang menjadi fasilitas publik.
Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu juga menyinggung biaya perawatan Jembatan dari dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- dok.kolase tvOnenews.com/Instagram Dedi Mulyadi
"Apabila masih terus dilakukan pungutan, maka kami akan melakukan tindakan, bahwa saudara telah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan pasti ujung-ujungnya adalah pidana," tegas Bapak Aing itu.
Dalam kesempatan itu juga, KDM mengingatkan kalau Pemprov Jawa Barat telah memperbaiki jembatan milik PT KAI tersebut dengan anggaran senilai Rp1 miliar.
Sehingga Jembatan Cirahong yang berloksi di Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini adalah fasilitas publik. Bisa dirawat dan dijaga bersama.
"Jembatan Cirahong itu merupakan jembatan legendaris milik PT KAI. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah lakukan perbaikan lantai jembatan senilai Rp1 miliar lebih, dan sekarang sudah bisa dilewati dengan baik," katanya dikutip dari Instagram pribadinya @dedimulyadi71, pada Minggu (12/4/2026).
- tangkapan layar YouTube KANG DEDI MULYADI CHANEL
Dia juga mengatakan Pemprov berencana akan melakukan pengecatan dan pemasangan lampu, agar jembatan tersebut lebih estetik.
Gubernur Jawa Barat ini memang terkenal ramah dan tegas. Kegiatannya kerap dibagikan di media sosialnya.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi juga menindak tegas soal bayar pajak kendaraan di Samsat Soekarno-Hatta.
Dia mengeluarkan surat edaran atau SE untuk memudahkan warga Jabar membayar pajak kendaraan.
"Karena sederhana pak kalau orang bayar pajak lancar, dia akan bayar terus. Kenapa si orang sampai tidak lancar, ya karena merasa terhambat, akhirnya jadi males. Logikanya sederhana," tegas Dedi Mulyadi.
Pasalnya, ia sudah mengeluarkan kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bapenda Jabar Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026.
Aturan tersebut secara eksplisit menghapus kewajiban melampirkan KTP pemilik pertama untuk perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di seluruh kantor Samsat se-Jawa Barat.
Dengan begitu, kini masyarakat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang menguasai kendaraan.(klw)
Load more