Usai Pidato Panjang di Depan ASN, Gaya Bicara Gubernur Sherly Tjoanda 'Bikin Salfok' Warganet

Berikut isi pidato yang disampaikan Sherly Tjoanda:

"Hari ini, tadi pagi saya diinfokan dari BPKAD bahwa SP2D untuk gaji April, tanggal 30 April kemarin, sudah masuk. Hanya saja dari total baru 22 OPD, 15 OPD-nya belum. Dan yang sudah masuk akan cair hari ini melalui Bank Maluku. Untuk catatan kepada BKD dan BPKAD untuk mereview selama tahun 2025 sampai dengan dengan April 2026, OPD mana aja yang selalu terlambat masukin data, selalu terlambat masukin SP2D-nya."

"Karena anggaran ada, pekerjaan rutin, hal yang sama dilakukan rutin. Harusnya tidak boleh terlambat, harusnya sudah tahu deadline. Setiap akhir bulan berjalan, datanya harusnya sudah dimasukin, sehingga gaji semuanya bisa berjalan on time. Jadi ini peringatan pertama dan terakhir, bulan depan, jika ada OPD yang terlambat masukin data untuk bisa pembayaran gaji, maka saya akan berikan catatan kepada Kepala Dinas, Sekretaris, dan Bendaharanya."

"Kemudian yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Mulai Januari 2027, batas tertinggi belanja pegawai adalah 30% dari APBD. Saat ini, dengan adanya pemotongan dari pusat dan PAD yang hanya Rp1,2 triliun, sehingga total APBD kita hanya Rp2,7 triliun sekian, dan total belanja pegawai kita Rp1,2 triliun, membuat persentase kita itu di angka 35%."

"Jika PAD di 2026 ini tidak mencapai di angka Rp1,5 triliun, maka ada kemungkinan di tahun 2027 seluruh ASN Provinsi Maluku Utara tidak dapat TPP."

"Kalau tidak mau, dibutuhkan kerjasama. Kita ini satu kapal besar tidak bisa saya dan Pak Sarbin saja yang bekerja, tidak bisa hanya Pak Penda yang bekerja. Dalam PAD itu ada 7 kategori dan semua tentang pajak dan retribusi. Dibutuhkan kerjasama baik untuk semua OPD terkait. Duduk bersama, mencari solusi bersama untuk kesejahteraan Bapak Ibu ASN di 2027."

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Siapkan 3 Skema Ampuh Pastikan Gaji PPPK Aman dan Bebas PHK

"Jika PAD Provinsi Maluku Utara tahun ini capai di angka 1,5 triliun, maka di tahun 2027 kita tidak ada masalah dengan TPP, dengan perampingan kita bisa berjalan seperti ini. semua bisa aman bulanannya, keluarga dan bulanannya aman, untuk itu semua harus duduk bersama, mengsampingkan ego OPD masing-masing, menjadi problem solver di lapangan, memikir out of the box bagaimana PAD dari 1,2 triliun ini bisa naik menjadi 1,5 triliun, maka di 2027 TPP kalian aman."