Warga Jabar Siap-siap, Dedi Mulyadi Desak Pemekaran Daerah di Provinsi Jawa Barat Demi Keadilan Fiskal
- Tangkapan layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel
tvOnenews.com - Di hadapan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan gagasannya terkait pemerataan kemampuan fiskal daerah pada.
Sebagai Gubernur Jawa Barat, tentunya Dedi Mulyadi harus memikirkan bagaimana cara untuk menghadirkan pemerataan fiskal di Jabar.
Dengan meratanya kemampuan fiskal, maka tidak ada lagi daerah yang terlalu besar sementara daerah lainnya begitu kecil fiskalnya.
Berbicara terkait kemampuan fiskal daerah, Dedi Mulyadi menyinggung soal penduduk Provinsi Jawa Barat yang jumlahnya terbanyak di Indonesia.
"Provinsi Jawa Barat itu memiliki jumlah penduduk paling besar di Indonesia, itu pertama," ujar Dedi Mulyadi, seperti dilansir tvOnenews.com dari kanal YouTube DPRD Jawa Barat.
Namun yang menjadi sorotan Dedi Mulyadi, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang begitu besar, ternyata jumlah desa hingga kabupaten/kota di Jawa Barat masih kalah dibanding Jawa Tengah ataupun Jawa Timur.
"Kedua, jumlah kabupaten, jumlah kota, dan jumlah desanya jauh di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Dedi Mulyadi.
Kondisi tersebut bisa berdampak pada kemampuan fiskal yang tidak merata.
Dedi Mulyadi menyoroti dareah yang jumlah penduduknya besar tetapi kemampuan fiskalnya kecil.
"Ini akan berimplikasi pada kemampuan fiskal Provinsi Jawa Barat yang tidak terdistribusi secara merata sehingga ada daerah yang sangat besar penduduknya tapi kecil fiskalnya," ujar Dedi Mulyadi.
"Sebagai perbandingan misalnya, satu desa yang penduduknya hanya 1.500, fiskalnya sama dengan satu desa yang penduduknya 150 ribu," lanjutnya.
Menurut Dedi Mulyadi, ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan karena akan berdampak pada keadilan.
"Ini implikasi cukup luas terhadap keadilan," ungkap Dedi Mulyadi.
Dengan kondisi tersebut, KDM menyerukan agar segera diusulkan penambahan jumlah desa dan kabupaten/kota atau pemekaran daerah untuk mewujudkan keadilan fiskal di Jawa Barat.
"Semestinya kita bersama-sama segera mengusulkan untuk penambahan jumlah desa, jumlah kabupaten/kota, agar ada keadilan fiskal untuk Provinsi Jawa Barat, dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, apalagi DKI," tegas Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi memang pernah menyatakan pandangannya terkait pemekaran daerah dengan populasi yang besar.
Namun untuk level provinsi, Dedi Mulyadi justru menolak wacana pemekaran Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, pemekaran ataupun penggabungan daerah saat ini lebih relevan dilakukan di level desa hingga kabupaten/kota.
Proses pemekaran daerah sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan karena harus melalui tahapan dan kajian yang panjang.
(far)
Load more