Singgung Makna Jabatan, Sherly Tjoanda: Jika Hanya 1 Periode Biarkan 5 Tahun Kita Bermanfaat Buat Banyak Orang

tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. 

Hal itu disampaikan saat Pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan program kontrak payung pembangunan jalan lapen dan 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly menjelaskan bahwa Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem kontrak payung pada sektor jasa konstruksi infrastruktur. 

Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus membuat penggunaan anggaran lebih efisien.

“Dengan kontrak payung kita efisiensi lagi 30 persen dari harga satuan sehingga dengan uang yang sama, kita bisa mendapatkan panjang jalan lebih banyak 30 persen,” ujar Sherly.

Sumber :

• VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Baca Juga

Kabar Gembira, Sherly Tjoanda Raih Penghargaan dari Kemendagri dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Klaim Efisiensi Anggaran hingga 30 Persen

Sherly menerangkan bahwa penerapan kontrak payung memungkinkan pemerintah daerah menghemat biaya pembangunan hingga sekitar 30 persen. 

Dengan efisiensi tersebut, pembangunan jalan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas tanpa harus menambah anggaran.

Ia mengatakan sistem tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Pemerintah provinsi harus melalui proses panjang, mulai dari penyusunan regulasi, pengawasan, hingga evaluasi agar seluruh tahapan tetap sesuai aturan.

Menurut Sherly, proses itu dimulai sejak September 2025 melalui kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. 

Setelah itu, pemerintah daerah melakukan pembahasan terkait Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kontrak payung tahap pertama kemudian ditandatangani pada Oktober 2025 untuk sejumlah wilayah prioritas, di antaranya Pulau Mangoli, Pulau Taliabu, Payahe, Saketa, Loloda Utara, hingga Pulau Makian.

Tidak hanya itu, pada Desember 2025 LKPP juga membentuk Tim Probity Advice yang bertugas mengawasi seluruh proses pengadaan hingga tahapan evaluasi penawaran yang berlangsung sampai April 2026.

“Walaupun kita dari Maluku Utara tapi kita bisa karena kita mau pendampingannya sejak September 2025,” katanya.

Sumber :

• Pemprov Malut

Fokus Bangun Jalan di Tengah Tantangan Fiskal

Di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut cukup berat pada 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menargetkan pembangunan sekitar 100 kilometer jalan.