Curhatan Kades Hoho kepada Dedi Mulyadi, Sebut Tekanan Datang setelah Seleksi Perangkat Desa Ditolak

tvOnenews.com - Kepala Desa Purwasaba, Kades Hoho, tetap bersikeras akan melantik tiga perangkat desa hasil seleksi meski penolakannya belum mereda. Di tengah ancaman gugatan PTUN hingga sorotan dari Inspektorat, Kades Hoho mengaku siap menanggung seluruh konsekuensi hukum atas keputusannya itu.

Baginya, polemik yang terus bergulir tidak boleh menghentikan jalannya pemerintahan desa. Ia memilih tetap berjalan di jalur yang diyakininya benar meski tekanan datang dari berbagai arah.

“Jadi kalau masalah pelantikan tetap saya lantik, kalaupun final nanti dari PTUN itu dinyatakan saya bersalah ya itu menjadi konsekuensi saya gitu loh, ini negara hukum jadi janganlah semua serba seperti itu,” ujar Kades Hoho dalam unggahannya pada 6 Mei 2026.

_{Kades Hoho dan Dedi Mulyadi. (Sumber: tvOnenews.com Edit / Instagram @dedimulyadi71)}

Kades Hoho juga menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan dipersilakan menempuh jalur hukum sesuai prosedur yang berlaku.

“PTUN, saya lantik yang dirugikan PTUN dengan bukti-bukti yang ada kita tunggu,” lanjutnya.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Beri Penjelasan soal Pernyataan Orang Kaya Tidak Boleh Tinggal di Kompleks Orang Kaya, Singgung Disparitas Ekonomi

Sikap tegas Kades Hoho tersebut seolah menjadi jawaban dari curhatan yang pernah ia sampaikan kepada Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu di Lembur Pakuan, Subang.

Dalam pertemuan yang berlangsung santai itu, Kades Hoho sempat mengaku berada dalam tekanan setelah proses seleksi perangkat desa berlangsung. Konflik tersebut bahkan sempat memicu pengeroyokan oleh oknum LSM.

Saat itu, Dedi Mulyadi mencoba memastikan kondisi psikologis Kades Hoho setelah rentetan persoalan yang menimpanya.

“Tapi sekarang tidak dalam keadaan merasa tertekan?” tanya Dedi Mulyadi.

Kades Hoho kemudian mengungkapkan bahwa tekanan yang ia rasakan justru bukan datang dari pihak luar.

“Ya saya tertekan oleh pihak-pihak lain. LSM, orang luar itu sih enggak sama sekali. Justru saya tertekannya itu oleh yang tiga,” ungkap Kades Hoho.

Dedi Mulyadi pun langsung memahami maksud ucapan tersebut.

“Oleh yang lulus, yang belum dilantik-lantik,” ujar Dedi Mulyadi.

“Iya,” jawab Kades Hoho.

Dalam obrolan itu, Kades Hoho juga menceritakan bahwa proses seleksi perangkat desa sudah berjalan cukup lama tanpa kepastian pelantikan.

“Dari tanggal 18 Februari berarti udah hampir sebulan, 26 hari,” kata Kades Hoho.

Mendengar hal tersebut, Dedi Mulyadi sempat terkejut sekaligus mencoba mencairkan suasana dengan candaan khasnya.

“Itu padahal kalau ayam sudah 30 kali bertelur itu,” ujar Dedi Mulyadi sambil tertawa.

Candaan itu langsung disambut Kades Hoho.

“Iya, udah dapat Rp55 juta,” jawabnya.

Meski obrolan berlangsung santai, Dedi Mulyadi tetap mengingatkan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dan birokrasi, bukan tekanan massa.

“Bapak mah tempuh saja jalur prosedur hukum karena bapak adalah kepala desa, kekuatannya adalah kekuatan di birokrasi. Standarnya ya standar birokrasi saja. Jangan ada standar pengerahan masalah lagi,” kata Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi Mulyadi, keputusan tetap bisa dijalankan apabila proses seleksi memang diyakini telah sesuai aturan.

“Kalau misalnya seleksi itu diyakini memang sudah sesuai prosedur, kemudian adil, transparan, terbuka, akuntabel, ya putuskan,” lanjut Dedi Mulyadi.

Namun ia juga mengingatkan bahwa perubahan tetap bisa dilakukan apabila ditemukan bukti pelanggaran yang jelas.

“Tetapi kalau merasa seleksi itu tidak terbuka, kemudian terindikasi tindak kecurangan, ya orang boleh dong melakukan perubahan tetapi perubahannya dilakukan setelah ada fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat,” ujar Dedi Mulyadi.

Di akhir perbincangan, Dedi Mulyadi menutupnya dengan kalimat yang membuat suasana kembali cair.

“Kasihan orang sudah paling bener pinter,” tutup Dedi Mulyadi.

(anf)