Disambut Tepuk Tangan Meriah, Gubernur Sherly Tjoanda Beri Keputusan Tegas untuk Nelayan yang Nikah Sirih

tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, memberikan keputusan tegas setelah mendengar banyak warganya yang menikah sirih alias tidak tercatat secara resmi di KUA.

Hal ini diketahui Sherly Tjoanda saat dirinya menghandiri acara penyerahan bantuan kepada nelayan di Dufa-dufa, Kota Ternate.

Dalam acara tersebut, Sherly Tjoanda menyerahkan bantuan dari Pemprov Maluku Utara berupa mesin kapal gratis yang diberikan kepada para nelayan.

Setelah selesai membuka acara, Sherly Tjoanda mempersilakan hadirin jika ada yang ingin menyampaikan kendala atau permasalahan yang masih muncul terkait bantuan nelayan tersebut.

Kemudian salah satu peserta mengungkapkan 3 permasalahan yang terkait persoalan administrasi.

Salah satunya adalah banyaknya ketidaksesuaian data pernikahan para nelayan.

Baca Juga

Wajahnya Sering Dirias, Gubernur Sherly Tjoanda Ungkap Cara Simpel Agar Tidak Mudah Jerawatan

Di KTP dan Kartu Keluarga (KK) tertulis sudah menikah, tetapi tidak ada akta nikahnya.

"Satu lagi, di KTP-nya itu tertulis menikah, di KK-nya juga menikah, tapi tidak ada kutipan akta nikahnya, karena kawinnya itu rata-rata ini para nelayan kawinnya kawin sirih," ujar salah satu peserta kepada Sherly Tjoanda, seperti dilansir tvOnenews.com dari kanal YouTube GubSherly.

Karena banyak nelayan yang menikah secara sirih, maka secara otomatis mereka tidak memiliki akta nikah.

Padahal akta nikah ini sangat penting sebagai bukti seseorang memiliki ikatan pernikahan.

Mendengar adanya permasalahan tersebut, Sherly Tjoanda langsung memberikan keputusan tegas.

Gubernur Malut tersebut memerintahkan agar para nelayan yang melakukan nikah sirih segera dikumpulkan.

Setelah itu, mereka akan melakukan kawin massal dengan biaya yang ditanggung oleh Pemprov Maluku Utara.

"Koordinasikan semua dikumpulkan, kawin massal di Pengadilan Agama, ditanggung oleh Pemprov," perintah Sherly Tjoanda.

Keputusan Sherly Tjoanda ini langsung disambut tepuk tangan meriah para peserta yang hadir.

Apa yang dilakukan Sherly Tjoanda tentu merupakan sebuah hal yang positif.

Alih-alih memberikan hukuman bagi nelayan yang nikah sirih, Sherly Tjoanda justru memfasilitasi agar para nelayan tersebut pernikahannya tercatat secara resmi.

Pernikahan massal ini tentu akan menjadi jawaban yang tepat dari permasalahan maraknya kawin sirih di kalangan nelayan.

Melalui kawin massal yang resmi tersebut, maka legalitas hubungan pernikahan sudah terjamin sehingga secara hukum mereka telah sah menikah.

Nelayan pun tak perlu takut soal biaya karena akan ditanggung oleh Pemprov Malut.

Persoalan ekonomi memang terkadang menjadi alasan utama para nelayan memilih untuk menikah secara sirih.

Padahal pernikahan sirih justru akan merugikan di kemudian hari karena tidak memiliki catatan pernikahan yang sah di mata hukum meski secara agama sudah dinyatakan sah.

(far)