Dedi Mulyadi Sidak Galian Ilegal di Subang, Pengelola Mengaku Setor ke Oknum Aparat Lebih dari Rp15 Juta per Bulan

"Pemiliknya ada 6 orang," jawab penggali.

Dedi Mulyadi langsung menyentil soal kewajiban pajak yang seharusnya masuk ke kabupaten. 

"Kan nanti bisa kumpul, nanti saya panggil semua pemilik sawahnya dan pembeli tanahnya. Berarti kan ada kewajiban pajak yang dibayar ke kabupaten bukan ke provinsi. Ke kabupaten, kan melewati jalan. Jalannya jadi rusak gak kalau dilewati?" tanyanya. 

"Ya mungkin rusak pak," jawab penggali. "Ya pasti rusak, gak usah pakai mungkin," potong Dedi Mulyadi.

Ia kemudian beralih ke soal alat berat. "Ini alat beratnya milik siapa? Akang pemilik alat beratnya? Hebat punya alat berat, punya berapa?" tanyanya. 

"Punya tiga, di bendungan 2, di sini juga," jawab pekerja lainnya. 

Baca Juga

Buntut Polemik Lagu "Lalaki Langit, Lalanang Bejat", Dedi Mulyadi Nasihati Om Zein: Bapak Adalah Bupati, Setiap Tindakan Dipertanggungjawabkan

"Nambangnya di bendungan juga nambang?" tanya Dedi Mulyadi. 

"Ini mah bendungan, Margahayu, dan Munjul satu," jawab pekerja. "Satu grup? Pemilik alat beratnya siapa?" tanya Dedi Mulyadi. 

"Dudi," jawab pekerja.

Lalu Dedi Mulyadi masuk ke pertanyaan yang paling panas. "Bayar ke siapa aja? Ayo jujur, selama ini bayar ke siapa?" desaknya. 

Pekerja awalnya berputar-putar, hanya menyebut soal koordinasi lingkungan dan jalan. Saat terus dicecar, pekerja menjawab, "Ya kalau itu mah jelas udah rahasia umum." 

Dedi Mulyadi  tak mau menerima jawaban itu. "Gak usah rahasia umum, kan harus diperbaiki," tegasnya.

Akhirnya pekerja buka suara. "Ya ke aparat, kalau namanya gak inilah. Polsek, Polres," ungkapnya. 

Dedi Mulyadi terus mengejar. "Ke siapa yang terima uangnya?" desaknya. 

"Ya ada yang mengkoordinirnya, anggota. Dinas," jawab pekerja. "Iya ke dia, berapa bayarnya?" tanya Dedi Mulyadi. 

Pekerja pun menyebut angkanya, "Ya paling satu bulan itu kalau ke Polres Rp10 juta, Polsek Rp5 juta, ke Satpol dan gitu kan dari satu titiknya Rp1 juta." 

Dedi memastikan lagi, "Satu titik itu satu lokasi, segini itu Rp1 juta, kalau tiga, Rp3 juta per bulan. Bayar ke Satpol PP ke siapa?"

Setelah pekerja menjawab, Dedi Mulyadi menutupnya dengan satu kalimat, "Pantas gak ditutup karena terima uang ya."

Dedi Mulyadi menegaskan akan memanggil seluruh pemilik lahan dan pembeli tanah untuk dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas galian ilegal tersebut.