Dicecar Pertanyaan Deddy Corbuzier, Johnny G Plate Ngaku Kominfo Kejar-kejaran Kemunculan Aplikasi Judi Online

"Persoalannya Ded, hingga saat ini dari tahun 2018 sampai tahun 2022 tanggal 31 Juli, beberapa hari lalu, 534 ribu akun judi online saya take down, sudah dibersihkan. tapi setiap saat masuk lagi, kan kita kejar-kejaran ini."ungkapnya.

Disinggung oleh Deddy Corbuzier soal di Menkominfo ada yang terdaftar aplikasinya tetapi tidak dikatakan sebagai judi,  tetapi kenyataannya ketika mulai berjalan dan orang bermain ternyata itu termasuk judi.

"Itu yang legal pada saat dia mendaftar, bisa saja belum teridentifikasi sebagai judi, tetapi di dalam pada saat dia melaksanakan aktivitasnya, akan terlihat dia melaksanakan kegiatan perjudian atau tidak di sistem elektroniknya,"

Baca juga : Di hadapan Deddy Corbuzier, Johnny G Plate Menjawab Soal Artis yang Promosikan Judi Online dan Trading Ilegal, Beri Peringatan

Hingga saat ini Kemenkominfo melalui Cyber Drone yang bertugas  bekerja 24 jam sehari, sepanjang tahun yang melakukan patroli cyber terhadap kegiatan-kegiatan ruang digital sedang membersihkan aplikasi judi online yang tadinya terdaftar.

"For your information, ada 10 yang terdaftar dan sepuluhnya, mudahan-mudahan saat kita bicara ini sudah selesai,"ucap Johnny G Plate.

Baca Juga

Rumah Dinas TNI di Cijantung Jadi Tempat Operasional Judi Online: KSAD: Memalukan, Kami Tidak Melindungi Prajurit Seperti Itu

Politis Partai Nasdem ini mengaku bahwa 10 aplikasi yang terdaftar ini sudah pasti di Indonesia, yang daftar secara online karena sistem pendaftaran yang digunakan Kemenkominfo untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia, meninggalkan registasi offline.

Mengakui ada kelemahan diberlakukan registrasi online karena membutuhkan kecepatan dan informasi untuk mengelola.

"Kelemahannya harus kita awasi, setelah teridentifikasi, dilakukan verifikasi dan klarifikasi, karena harus masuk ke sistem untuk mengetahui ada, jika ditemukan barulah tindakan pengaturan,"ujarnya. 

Johnny G Plate menyebut bahwa sistem kerja Kominfo sebelumnya dalam pengawasan ruang digital, alat membaca melalui operator seluler atau disebut ISP, bukan dari VPN (Virtual Private Network).

Diman hal itu mendapat sedikit tantangan karena menggunaan ISP (Internet Service Provider), jadi harus berkomunikasi dengan Perusahaan operator seluler yang susah maupun dinilai lamban memberikan data.

"Saya minta tapi dia (Perusahaan Operator Seluler) tapi menjawabnya kapan, kan itu soal yang lain, sehingga kita harus mengambil inisiatif untuk melakukan intersepsi,"ucapnya