Pengacara Polisi Ungkap Baim Wong-Paula Terancam Hukuman Penjara Hingga 10 Tahun Atas Video Prank KDRT Laporan Palsu

Jakarta - Pasangan selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali jadi sorotan atas konten prank terbaru. Menuai perbincangan publik hingga dipolisikan. Adapun Pengacara Polisi ungkap Baim Wong-Paula terancam hukuman penjara hingga 10 tahun atas video Prank KDRT laporan palsu, Kamis (6/10/2022).

Artis sekaligus Youtuber Baim Paula yang menampilan konten prank dan membantu orang tidak mampu yang merupakan bagian konten andalan dari pasangan yang disebut dengan BAPAU tersebut, Namun, sejumlah kontennya itu sering bermasalah dan dikecam oleh publik.

Pengacara Polisi Ungkap Baim Wong-Paula Terancam Hukuman Penjara Hingga 10 Tahun Atas Video Prank KDRT Laporan Palsu.

Terbaru soal konten pura-pura KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan prank lapor polisi atas kejadian yang mengada-ada tersebut. Diunggah dalam kanal Youtube Baim Paula, Namun, secara singkat langsung dihapus, usai menuai kecaman dari publik, netizen hingga rekan sesama artis.

Public Figure yang melaporkan

Baca Juga

Gelar Perkara Khusus, Polda Metro Diminta Hentikan Kasus Kriminalisasi Korban KDRT

Prabowo Febrianto, sebagai pengacara atau tim kuasa hukum polisi yang diundang sebagai narasumber di Podcast Close The Door. Menuturkan bahwa laporan ini diberikan oleh Public Figure lain dan informasi-informasi terkait video prank tersebut.

Ia mengaku kliennya adalah Public Figure yang tidak mau diekspos atau disebutkan namanya.

"Jadi ada public figure meminta Anda untuk melaporkan Baim Wong," tanya Deddy bertanya.

"Betul tetapi di sini dia tidak mau terekspos atau apa pun itu. Dia hanya memberikan info."ujarnya

Hukuman Maksimal 10 Tahun Penjara 

Deddy Corbuzier menyangka bahwa pasal yang menjerat Baim adalah pasal yang ringan. 

Prabowo Febrianto pun selaku kuasa hukum polisi, menerangkan tentang pasal yang menjerat Baim Wong dan Paula Verhoeven atas perbuatannya melakukan prank dan laporan palsu ke polisi atau Polse Kebayoran Lama.

"Ya, kalau misalkan pasal 220 KUHP termasuk ringan yah, karena dibawah 5 tahun. tapi kalau di pasal 14 ayat 1 UU no 1 tahun 1946 itu saya sebutkan 'barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat / umum dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 10 tahun," terangkan Prabowo Febrianto