Sidang Perdana Pansus Haji DPR, Dirjen PHU Kemenag: Tidak Ada Jual Beli Kuota!

Jakarta, tvOnenews.com - Isu jual beli kuota haji jadi salah satu poin yang diangkat dan ditanyakan oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI dalam sidang perdana pada Rabu (21/8/2024).

Dalam sidang perdana yang menghadirkan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief sebagai saksi itu, sejumlah anggota pansus menanyakan dan mengkonfirmasi isu yang mereka dengar tentang jual beli kuota haji.

“Kemenag tidak ada penjualan kuota haji,” ujar Hilman secara tegas di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menurut Hilman, secara sistem, jual beli kuota tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Karenanya, jika ada yang mendapat info tersebut bisa melaporkan ke Kemenag sehingga bisa ditelusuri datanya, proses penjualannya, caranya seperti apa, serta oknumnya dari Kemenag mana, apakah daerah, wilayah, atau pusat.

“Kami akan tindaklanjuti setiap pengaduan,” ujar Hilman.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp100 Triliun, Mendagri Pastikan Pemulihan Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Pemulihan

“Kami mohon info lebih valid. Saya khawatir ini yang menjadi kecurigaan atau pandangan negatif terhadap proses bisnis Kemenag dalam penyelenggaraan haji,” kata Hilman.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab. 

Menurut Saiful, jemaah yang berangkat haji tahun ini sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan Siskohat. 

“Kalau ada kasus, laporkan secara tertulis. Apakah orang Kemenag atau bukan. Saya ingin tahu siapa yang main. Kita semua sudah berbasis aplikasi. Kalau ada yang menawarkan, jelas itu penipuan,” jelasnya.

Tahun ini, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 yang terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. 

Selain itu, Indonesia juga mendapat 20.000 kuota tambahan. 

Sehingga total kuota haji Indonesia tahun 2024 adalah 241.000 yang terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. 

Sebagai informasi, Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR hari ini memulai persidangan untuk meminta keterangan sejumlah saksi. 

Hari ini, selain Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, dihadirkan juga sebagai saksi adalah Direktur Pelayanan Haji Dalam Negesi Saiful Mujab. (put)