Teka-teki Penentuan Biaya Haji 2025 Terjawab, Menteri Agama Bilang Belum Bisa Umumkan Sebelum Rapat dengan DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar menyampaikan selama Kemenag belum rapat bersama DPR RI belum bisa mengumumkan penetapan jumlah biaya ibadah haji 2025.

Nasaruddin Umar menyebut Kemenag menetapkan jumlah kuota jemaah dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) 2025. Setelah itu, tinggal menggelar rapat atas persetujuan dari Komisi VIII DPR RI.

"Iya, pekan ini kita ada penetapan bersama dengan DPR. Kami belum bisa umumkan sebelum kita panja-nya (panitia kerja) dibentuk ya. Pekan ini insyaAllah," ungkap Menag Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Kediaman Dubes Arab Saudi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sebagai Menag RI, Nasaruddin Umar menjelaskan berbagai persiapan sebaik mungkin telah dilakukan oleh Kemenag RI. Ini bertujuan guna melancarkan seluruh penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Ia menambahkan persiapan ini terus dimatangkan sejak bertemu dan berbincang bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah.

Sumber :

• MCH 2024

Baca Juga

DPR Usul Ada Tim Khusus di Rumah Sakit untuk Tangani Kegaduhan Penonaktifan PBI BPJS

"Baru saja sebulan dari Saudi, kita bertemu dengan Menteri Haji ya, karena di Saudi Arabia itu kan G2G (Goverment to Goverment) ya, jadi Menteri dengan Menteri," jelas dia.

Sebelumnya, Kemenag telah mendapat permintaan langsung dari Komisi VIII DPR RI soal mempercepat waktu pengusulan BPIH 2025.

Permintaan usulan BPIH 2025 ini berlangsung dalam gelaran Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang dihadiri oleh Menag RI bersama Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf.

Rapat Kerja tersebut telah digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, 4 Desember 2024.

"Komnas Haji menyalahkan Komisi VIII tidak mengesahkan tentang (biaya) penyelenggaraan haji 2025, padahal usulan enggak ada. Kami menunggu usulan pemerintah (tentang) BPIH, sampai sekarang kami belum mendapatkan permintaan untuk dibahas di Komisi VIII, kecuali yang dulu," terangnya.

"Yang dulu itu, kami tidak setuju, karena tidak menyebut badan (BPH). Kami berharap segera berunding, segera bermufakat, usulkan lagi," sambungnya.

Adapun penyelenggaraan ibadah haji 2025 berdasarkan susunan yang direncanakan Kemenag akan dimulai pada 2 Mei 2025.

Pada tanggal tersebut menjadi penerbangan perdana terhadap kloter pertama calon jemaah haji untuk tiba di Tanah Suci.

(ant/hap)