Disebut 'Menghantui,' Kementerian Dikdasmen Bakal Ganti PPDB dengan Istilah Baru, Ini Sejumlah Perbaikannya
- ANTARA
Purwokerto, tvOnenews.com -Mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan segera diumumkan oleh Kementerian Dikdasmen. Sejumlah kekurangan dalam mekanisme PPDB yang selama ini berjalan, seperti sistem zonasi, bahkan nama PPDB akan dihilangkan karena dianggap "menghantui". Demikian benang merah pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat.
"PPDB, tunggu, sabar saja, dalam waktu dekat ini, insyaallah," kata Wamendikdasmen Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
Namun Atip Latipulhayat menolak menyampaikan lebih detail, termasuk apakah sistem zonasi bakal dihapuskan.
"Intinya menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang terbaik, yang mengakomodasi aspirasi yang selama ini masuk, kekurangannya kita perbaiki, dan kemudian yang harus diadakan, kita adakan," katanya menegaskan.
Kekurangan sistem zonasi misalnya selama ini dianggap diskriminatif dan mekanisme tersebut dinilai menyebabkan sekolah swasta tidak kebagian murid.
Menurut dia, semua kekurangan yang ada dalam mekanisme PPDB tersebut akan diperbaiki oleh Kemendikdasmen.
"Bahkan, PPDB itu seperti menghantui, sehingga istilahnya juga kita ganti supaya tidak (menakutkan)," katanya.
Terkait dengan libur sekolah saat bulan Ramadhan, Wamendikdasmen mengatakan hal itu saat sekarang tinggal menunggu penandatanganan.
"Sedikit saja ya bocorannya, sedikit ya, jadi kita itu tidak menggunakan kata libur, tetapi pembelajaran di bulan Ramadhan, kenapa? Karena libur itu sebenarnya ada tujuannya, 'kan menghormati bulan Ramadhan, menghormati 'kan tidak mesti libur, justru kita hormati dengan memperbanyak ibadah," katanya menjelaskan.
Oleh karena itu, kata dia, pembelajaran pada bulan Ramadhan ada dua metode, yakni pembelajaran di rumah dan pembelajaran di sekolah.
Menurut dia, dua metode pembelajaran tersebut sebelumnya sudah ada karena kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan selama satu minggu pada awal bulan Ramadhan yang disebut dengan pembelajaran di rumah, dan selanjutnya pembelajaran di sekolah.
"Ini juga kan memberi kesempatan untuk siswa-siswa yang nonmuslim, mereka juga tidak bisa dipaksakan ikut. Di samping itu juga soal ketuntasan pembelajaran," katanya.
Terkait dengan hal itu, dia mengatakan pihaknya akan merancang lebih detail dan selanjutnya pemerintah daerah nanti akan menentukan rancangan yang bagaimana, seperti pengurangan waktu belajar di sekolah dan sebagainya.
Load more