Demi Akhiri Perang, Hamas Siap Bebaskan Sandera Israel dan Tahanan yang tersisa

Gaza, tvOnenews.com - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan siap segera memulai negosiasi dengan Israel. 

Pernyataan ini berkaitan dengan kesepakatan komprehensif untuk membebaskan para sandera Israel.

Kepala Hamas, Khalil Al-Hayya mengungkapkan negosiasi ini akan mendapatkan imbalan berupa gencatan senjata total serta penarikan militer Israel yang berada di Jalur Gaza secara penuh.

"Kesepakatan parsial tentang Gaza hanya berfungsi sebagai kedok politik bagi agenda (Kepala Otoritas Israel Benjamin) Netanyahu untuk melanjutkan perang, genosida, dan kelaparan," ungkap Khalil Al-Hayya, kepala Hamas di Gaza sekaligus ketua tim negosiasi kelompok itu, dalam pidato yang disiarkan di platform digital resminya pada Kamis (17/4/2025).

Sumber :

• /ANTARA/Anadolu/PY

Baca Juga

Aksi Skuad Timnas Republik Irlandia Tolak Jabat Tangan Para Pemain Israel dan Enggan Dengarkan Lagu Kebangsaan

Dirinya menegaskan bahwa Hamas sangat siap mendapatkan kesepakatan demi akhiri perang ini. 

"Kami siap segera terlibat dalam negosiasi paket komprehensif untuk membebaskan semua sandera Israel dengan imbalan sejumlah tahanan kami yang ditahan oleh pihak pendudukan, penghentian perang secara total, penarikan penuh dari Jalur Gaza, dimulainya rekonstruksi, dan pencabutan blokade,” ujarnya.

Al-Hayya menyambut baik pernyataan Adam Boehler, sebelumnya utusan khusus AS untuk urusan sandera memberikan dukungan untuk menyelesaikan masalah sandera dan perang sebagai satu paket kesepakatan.

"Saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa pertempuran akan segera berakhir, segera setelah para sandera dibebaskan,” kata Boehler dikutip dari Al Jazeera.

Selain itu, Kepala Hamas juga menyerukan intervensi internasional agar segera mengakhiri blokade Israel di Gaza dan mengingatkan terdapat lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza yang kini menghadapi genosida berupa kelaparan.

Dia mencatat, sebelumnya Hamas telah menerima usulan mediator pada akhir Ramadhan, tepatnya pada 29 Maret.

Namun Netanyahu menolaknya dan merespons dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal yang tidak akan mengarah pada gencatan senjata atau penarikan dari Gaza.

Sebanyak lebih dari 51.000 warga Palestina telah tewas di Gaza akibat serangan brutal dari Israel sejak Oktober 2023, dimana sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu terhadap Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Tak hanya itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut. (ant/kmr)