Buya Yahya Ikut Soroti Usulan Kontroversi Dedi Mulyadi soal Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos, Singgung Peran Pemimpin

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan syarat penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat bagi suami harus vasektomi menuai kontroversi.

Dedi Mulyadi menginginkan vasektomi sebagai pendukung para suami untuk mengikusi program KB apabila ingin menerima manfaat bansos di Jawa Barat.

Melansir dari Mayo Clinic, vasektomi merupakan bagian prosedur kontrasepsi di mana Pria harus melakukan pencegahan reproduksi sperma akan menghubungkan testis ke uretra saat ejakulasi.

Pengasuh LPD Al-Bahjah, KH Yahya Zainul Ma'arif alias Buya Yahya menyoroti kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi yang mengharuskan vasektomi untuk para pria penerima bansos di Jawa Barat.

Dalam suatu ceramah, Buya Yahya mendapat pertanyaan secara mengejutkan dari jemaahnya. Kebetulan menerangkan kebijakan vasektomi yang dinilai sangat rancu.

"Pertama, ada rambu-rambu untuk semuanya jika Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau jadi rakyat, rakyat yang baik. Itu kan kaidahnya," ujar Buya Yahya dilansir tvOnenews.com dari channel YouTube Buya Yahya, Minggu (4/5/2025).

Baca Juga

KPK Gandeng BPKP dalam Pemeriksaan Rudy Tanoe, Hitung Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos

Buya Yahya Bicara Peran Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat

Sumber :

• Antara

Sebagai pendakwah karismatik, Buya Yahya menjelaskan peran pemimpin tidak hanya sekadar memberikan perintah, tetapi juga harus bisa menciptakan perubahan yang baik.

"Tentunya buat perubahan bersama-sama dengan melibatkan semua orang yang ada bersamanya atau di tempatnya untuk membuat perubahan," katanya.

Buya Yahya juga mengimbau agar tidak saling menyalahkan dan menyudutkan satu pihak. Menurutnya, hal tersebut akan menciptakan sikap saling menyalahkan.

"Kalau ada kekurangannya, tentu kita membuat koreksi dan membenahi dengan cara yang baik juga, kalau hidupnya begini kan enak," sarannya.

"Kadang-kadang kesombongan kita sebagai seorang pemimpin diingatkan oleh rakyat untuk kebaikan tidak mau, atau rakyat penginnya pemimpin malaikat enggak punya kesalahan. Ya enggak ketemu permasalahan itu," sambungnya.

Buya Yahya menyarankan agar seluruh pihak, baik dari pemimpin hingga masyarakat harus tolong-menolong demi menciptakan kebaikan agar kehidupan tidak selalu terjerat dalam kebencian.

Buya Yahya memahami kebijakan Dedi Mulyadi memiliki tujuan mulia, misalnya vasektomi mengontrol kelahiran bagi keluarga prasejahtera dan distribusi bantuan pemerintah agar lebih adil ke depannya.

Dedi Mulyadi menganggap vasektomi menjadi solusi para keluarga prasejahtera harus melakhirkan dengan cara operasi caesar, sehingga mengeluarkan biaya sekisar Rp25 juta.

"Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat diperhatikan, ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C," paparnya.

Sejumlah pihak menganggap kebijakan tersebut sangat janggal. Jika merujuk pada beberapa fatwa ulama bahwa, vasektomi dinilai haram dalam syariat agama Islam.

"Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat, baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Jika ada sesuatu yang tidak baik, memang setiap pemimpin punya ijtihad tapi ternyata ada yang lebih ahli lagi, siap dong menerima kritik," bebernya.

Soal kesejahteraan rakyat, Buya Yahya mendukung jika kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat, walaupun mendapat pertentangan terhadap pengusulan vasektomi menjadi penerima bansos.

"Maka perlu kita sanjung dong tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya dan memang bukan malaikat. Kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan perubahan sesungguhnya akan mudah diingatkan. Hanya mungkin belum sampai atau belum ada yang mengingatkan dan sebagainya," tuturnya.

Buya Yahya menegaskan bahwa, perbedaan pandangan politik sangat rentan mengacaukan kesejahteraan rakyat. Ia berharap agar seluruh pihak saling gotong royong.

"Jadi tolong kami ingin membangun cara hidup bukan saja dengan gubernur, bupati pun juga bahkan dengan presiden pun. Jangan sampai perbedaan pandangan politik saja langsung jadi musuh, kita ini satu bangsa," tandasnya.

(hap)