Viral, Anggota DPR & Menteri Asik Joget di Sidang Tahunan MPR, Ustadz Adi Hidayat Beri Sindiran Tajam: Kami tidak Pernah Mewakilkan Anda Sebagai....

tvOnenews.com - Momen joget para anggota DPR RI hingga menteri saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 menjadi sorotan publik. 

Aksi berjoget ria di ruang sidang yang sejatinya menjadi simbol kenegaraan dianggap kurang etis, terutama mengingat kondisi rakyat yang masih bergulat dengan berbagai kesulitan ekonomi. 

Sebagai wakil rakyat sekaligus pejabat negara, seharusnya setiap gerak-gerik mereka mencerminkan keteladanan, bukan justru memicu kontroversi.

Sebagian masyarakat menilai aksi joget itu menunjukkan jarak yang semakin lebar antara elit politik dengan rakyat. 

Pasalnya, sidang tahunan MPR bukanlah acara hiburan, melainkan forum sakral untuk menyampaikan arah kebijakan negara. 

Publik menuntut agar para pejabat lebih sensitif terhadap penderitaan masyarakat, bukan justru menampilkan kesan seolah abai. 

Baca Juga

18 Tahun Gerindra dan Visi untuk Indonesia: Peran dalam Membangun Arah Bangsa

Dalam etika politik, gestur pejabat negara di ruang sidang mencerminkan wibawa bangsa, sehingga pantas bila aksi tersebut menuai kritik keras.

Kritik publik semakin tajam ketika aksi tersebut dikaitkan dengan isu kenaikan gaji DPR yang sempat viral. 

Meski Ketua DPR RI Puan Maharani sudah membantah isu kenaikan hingga Rp90 juta per bulan, publik terlanjur kecewa karena momen joget seakan menegaskan ketidakpekaan pejabat. 

Dari sini, muncul pertanyaan besar: apakah para elit benar-benar memahami amanah sebagai wakil rakyat, atau justru larut dalam euforia simbolis yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat?

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mencoba meredam polemik dengan menyebut aksi berjoget tersebut sebagai hal yang wajar. 

Menurutnya, mendengar musik membuat tubuh refleks bergerak mengikuti irama, apalagi jika lagunya bernuansa ceria seperti “Gemu Fa Mi Re”. 

“Kalau kita mendengar lagu, kemudian tubuh kita bergoyang atau bergerak, sesuatu yang normal dan biasa saja,” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta Pusat (19/8/2025). 

Ia menegaskan joget itu hanya bagian dari relaksasi dan dilakukan di luar acara formal, sehingga menurutnya tidak ada yang perlu dipersoalkan.

Namun, pernyataan itu tidak serta merta meredakan kritik. Salah satu ulama, Ustadz Adi Hidayat (UAH) angkat suara dan menilai aksi joget para pejabat melanggar norma, hukum, serta etika.