Juara Piala Thomas Tapi Merah Putih Tak Berkibar, Ini Kata Eks Menpora

Sleman, DIY - Indonesia akhirnya berhasil membawa pulang kembali Piala Thomas setelah 19 tahun menanti. Di partai final, Indonesia mengalahkan Cina dengan skor 3-0 dalam laga yang digelar di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu malam, (17/10/2021).

Ironisnya saat momen perayaan itu terjadi, bendera sang saka Merah Putih tidak boleh berkibar. Sebagai gantinya, bendera dengan logo PBSI yang berkibar mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

Hal ini terjadi setelah Badan Anti Doping Dunia (WADA) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dalam hal ini Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) karena tidak patuh terhadap pelaporan tes doping rutin. Sanksi itu berupa larangan bagi atlet Indonesia mengibarkan bendera nasional selain di Olimpiade.

Menanggapi hal ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ikut berkomentar. Menpora tahun 2013-2014 itu menyebut, sanksi WADA ini menunjukkan jika ada yang salah dengan LADI.

"Yang jelas ya, pertama adalah kita sudah pernah diperingatkan tahun 2017, artinya kalau sudah gitu warning, lebih dirapikan jangan kemudian dianggap abai. Kedua cek saja, kepengurusan LADI itu berganti tiga kali. Pak Menpora pun geram terhadap hal ini," kata Roy Suryo dihubungi wartawan, Senin (18/10/2021).

Menurutnya, akar dari masalah itu adalah sikap menggampangkan masalah, administrasi yang buruk dan komunikasi yang kacau. Oleh karena itu, Menpora ke-11 ini menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap LADI.

Baca Juga

Roy Suryo Komentari soal Polisi Bakal Umumkan Nasib Tersangka Kasus Ijazah Jokowi: Kita Bukan Tukang Ramal

"Jadi saya dukung beliau (Menpora) kalau harus melakukan evaluasi terhadap LADI dan KOI karena saling berkoordinasi dan WADA itu juga berkoordinasi dengan KOI. Artinya adalah memang ada hal yang kemudian dianggap sepele," terangnya.

Roy menyebut persoalan ini memang bukan sepenuhnya tanggung jawab Menpora Zainuddin Amali. Sebab masalah doping di Indonesia itu tanggung jawab LADI, termasuk juga Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

"Dua lembaga ini (LADI dan KOI) yang seharusnya memang dilakukan evaluasi. Apalagi kita tahu bahwa LADI itu dalam setahun kemarin saja sudah tiga kali (ganti) kepengurusan, ini kan aneh. Setahun kok tiga kali ganti kepengurusan itu ada apa. Dan peringatan yang dari WADA yang kita terima ini bukan main-main," ujarnya.