‎Dari DBON hingga LPDP Atlet, Ini Rangkaian Pembahasan Menpora Erick Thohir saat Sambangi KONI Pusat

‎Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir melakukan kunjungan ke Kantor KONI Pusat di Jakarta pada Kamis (4/11/2025). Pertemuan yang berlangsung di Gedung KONI tersebut dilakukan sebagai bagian dari agenda kerja untuk membahas arah pembangunan olahraga ke depan.

‎Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, menyambut langsung kedatangan Erick. Keduanya kemudian menggelar diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembinaan atlet dan penguatan tata kelola olahraga.

‎Menurut Erick, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memastikan koordinasi antara pemerintah dan KONI berjalan makin solid. Ia menilai hubungan kerja yang sinergis diperlukan agar pembenahan ekosistem olahraga tidak berjalan parsial.

‎Setelah sesi pertemuan internal, Erick menyampaikan keterangan pers yang merangkum sejumlah pokok bahasan utama. Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya menyempurnakan sistem pembinaan olahraga melalui kerja sama lintas lembaga.

‎Erick memaparkan bahwa pemerintah terus mendorong pembenahan ekosistem olahraga secara menyeluruh. Ia menilai kolaborasi pusat-daerah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi yang harus diperkuat.

‎Dalam kesempatan tersebut, Menpora juga menyampaikan penghargaan terhadap peran KONI dan pengelola PON. Ia menilai konsistensi lembaga olahraga nasional sangat dibutuhkan untuk memperbaiki efektivitas pembinaan atlet.

Baca Juga

Respons Berkelas dan Bijak Ketum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia Putri U-16 Gagal Juara Srikandi Merdeka Cup 2026

‎“Tahun depan akan menjadi momentum lahirnya program besar untuk masyarakat olahraga. Ini langkah awal menghadirkan kebijakan yang tepat, efisien, dan berdampak,” ujar Erick Thohir didampingi Marciano Norman, Kamis (4/12/2025). 

‎Lebih lanjut, Erick menyoroti perlunya sinkronisasi program antara Kemenpora, kementerian terkait, dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa kebijakan masa lalu tidak boleh menjadi hambatan, terutama jika regulasi yang dibuat tidak sesuai kebutuhan.

‎Ia mengangkat contoh terkait pencabutan Permenpora 14 November 2019 yang menurutnya menjadi bahan evaluasi penting. Erick memastikan penyusunan regulasi baru akan mengutamakan kelancaran pembinaan olahraga di lapangan.

‎“Kami belajar dari pengalaman. Jangan sampai regulasi yang kita keluarkan menghambat hal-hal yang sudah berjalan baik,” kata Erick. 

‎Kemenpora saat ini juga sedang merampungkan kajian besar yang akan menjadi landasan kebijakan nasional di sektor olahraga. Erick menargetkan hasil kajian tersebut akan mulai diperkenalkan kepada publik pada awal tahun depan.

‎Dalam aspek pendanaan, Erick menegaskan perlunya keterlibatan sektor swasta dan industri olahraga. Ia menilai ketergantungan penuh pada anggaran negara tidak lagi cukup untuk membangun ekosistem olahraga yang kompetitif.

‎Ia menyebut sejumlah menteri dijadwalkan hadir dalam Sport Summit guna memastikan kebijakan lintas sektor berada pada jalur yang sama. Isu pengelolaan fasilitas olahraga menjadi salah satu bahasan utama di forum tersebut.

‎“Kita ingin pemerintah pusat dan daerah bergerak dengan kebijakan yang sejalan, termasuk dalam pengelolaan fasilitas olahraga agar bisa menjadi sumber pendapatan, bukan beban daerah,” ucap Erick. 

‎Erick juga mengungkapkan bahwa Presiden meminta penyusunan program jangka panjang untuk memperkuat pembinaan atlet. Perbaikan skema beasiswa LPDP menjadi bagian dari rencana besar yang dipersiapkan Kemenpora.

‎Revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) turut menjadi perhatian karena harus menyesuaikan perkembangan global. Erick menilai DBON tidak boleh menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan harus tetap sesuai dengan regulasi federasi internasional.

‎Organisasi olahraga juga turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Erick mengingatkan bahwa prinsip musyawarah harus dikedepankan, sementara voting hanya digunakan sebagai langkah terakhir.

‎“Intervensi pemerintah bukan karena kepentingan, tetapi karena ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kita ingin organisasi olahraga tetap menjadi keluarga besar yang solid,” tegas Erick.

‎Menutup pertemuan, Erick mengapresiasi langkah KONI yang terus memperkuat sinergi dengan pemerintah. Ia menyatakan komitmen bersama merupakan modal utama dalam memperbaiki tata kelola olahraga nasional.

‎“Pertemuan satu jam ini bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi untuk menyatukan komitmen agar kita bisa menyelesaikannya bersama,” kata Erick. 

‎Pertemuan tersebut menjadi sinyal konsistensi pemerintah dalam memperkuat fondasi olahraga nasional. Erick berharap koordinasi yang lebih terarah dapat membawa ekosistem olahraga Indonesia menuju arah yang modern dan berkelanjutan.

‎(igp/rda)