DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi Undang-undang (UU), kini ibu setelah melahirkan bisa cuti 6 bulan.
Pengamat menyambut baik soal akan adanya aturan soal cuti melahirkan bagi ASN pria yang harus mendampingi kepentingan bersalin istrinya sekaligus mengurus bayi.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membahas cuti ayah untuk ASN pria menemani istri melahirkan.
Meski dirancang untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang lebih unggul. Namun setidaknya bagi para pengusaha, RUU KIA ini cukup merugikan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan salah satu yang didorong dalam Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) adalah mengenai cuti melahirkan bagi ibu pekerja dan ayahnya.
Usulan cuti 40 hari untuk suami tersebut juga selaras dengan usulan sebelumnya terkait penambahan waktu cuti melahirkan bagi ibu bekerja, cuti selama 6 bulan.ÂÂ
Dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja penetapan cuti melahirkan hanya tiga bulan. Ketua DPR Puan Maharani usulkan cuti hamil dan melahirkan 6 bulan.
DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Wacana cuti melahirkan 6 bulan tersebut disambut baik oleh Komnas Perempuan.
DPR telah menyepakati RUU KIA akan dibahas lebih lanjut jadi Undang-Undang (UU). RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul
Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.
Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid pada Selasa (10/11/2026) kemarin.