Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim secara signifikan hingga mendekati 300 persen sebagai upaya memperkuat independensi dan mencegah praktik suap dalam sistem peradilan.
Mensesneg memastikan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim PN Depok tidak akan berdampak pada rencana kenaikan gaji hakim ad hoc.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra merespons kenaikan gaji Hakim yang diumumkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menurutnya, anggaran negara lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penegak hukum daripada dibiarkan dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara pengukuhan hakim pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan di Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Mahkamah Agung megungkapkan bahwa sampai tanggal 2 Januari 2025, belum ada pembahasan lebih lanjut soal kenaikan gaji hakim dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto melayangkan laporan terhadap 73 akun media sosial ke Bareskrim Polri, pada Kamis (13/8/2026), terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
Lisa Mariana bereaksi keras karena namanya kembali dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang sempat menyeret mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.