Dua politisi PDIP lontarkan komentar menohok terkait  mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) klaim berjasa di karier politik Jokowi. Satu di antaranya Guntur Romli dan
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menanggapi mencuatnya kembali wacana revisi UU KPK, baik dikembalikan ke versi lama maupun tetap pada versi hasil revisi.
Pengamat soroti PDIP yang tiba-tiba aktif mengomentari proyek kereta cepat Whoosh bikinan pemerintahan Jokowi. Belakangan, kereta cepat itu menarik perhatian...
PDIP buka suara soal dugaan korupsi berupa mark up atau penggelembungan dana dalam proyek kereta cepat Whoosh yang dibangun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Soal pernyataan Presiden ke-7 RI Jokowi terkait memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran memimpin RI 2 periode, menuai kiritik dari
Pada saat  acara Peluncuran Kelembagaan 80 Ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jateng, Senin (21/7), Presiden RI Prabowo Subianto blak-blakan bocorkan
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah seluruh tuduhan terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.Â
Politikus PDIP Beathor Suryadi mengungkap temuan baru terkait ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ia mendapatkan informasi bahwa ijazahâ¦
Keaslian ijazah Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perbincangan setelah seorang politikus PDIP mengatakan bahwa berkas kelulusan itu dicetak di Pasar Pramuka.
Buntut Ketum PDIP, Megawati Soekarno sentil polemic Ijazah Jokowi. Di mana Megawati menyebutkan tak perlu repot-repot ke polisi terkait masalah keaslian ijazah
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menanggapi terkait isu Presiden ke-7 RI yang digadang-gadang menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan anaknya, Kaesang Pangarep.
Buntut polemik Lomba Cerdas Cermat yang digelar di Kalimantan Barat masih menjadi perhatian publik. Pernyataan yang dilontarkan MC dinilai memperkeruh suasana
Publik masih memberi perhatian pada polemik Lomba Cerdas Cermat diselenggarakan oleh MPR RI. Amarah publik meluap saat Dewan Juri tidak memberi permohonan maaf
Pandangan masyarakat terhadap benda-benda bersejarah yang sering dianggap keramat atau mistis kini ingin diubah oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terkait perayaan Milangkala Tatar Sunda menuai kritik pedas dari parlemen.
MPR RI memberikan pernyataan untuk menanggapi desakan publik kepada dewan juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) di Kalimantan Barat untuk memberikan permintaan maaf.