Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menaikkan tarif Transjakarta dari biaya awalnya Rp3.500. Meski demikian, terkait hal ini sampai sekarang...
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengaku pertimbangkan usulan warganet di sosial media terkait rencana kenaikan tarif Transjakarta Rp5.000-Rp7.000.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau langsung lokasi kios pedagang UMKM yang tutup akibat adanya kenaikan tarif sewa ruko di kawasan Blok M District.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai sikap PDIP terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen seperti lempar batu sembunyi tangan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen tidak membebani rakyat. Muzani beberkan alasannya, katanya...
Tol Bali Mandara akan memberlakukan penyesuaian tarif. PT Jasamarga Bali Tol (JBT), selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akan memberlakukan penyesuaian tarif pada Jalan Tol Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa) mulai tanggal 27 April 2024 pukul 00.00 WITA.
Mulai 11 November 2023, tarif jalan tol Trans Sumatera (JTTS) mengalami kenaikan sesuai keputusan Menteri PUPR. Pelajari rincian penyesuaian tarif berikut ini.
Pemprov Lampung bakal melakukan kajian untuk mengantisipasi dampak kenaikan tarif penyeberangan Merak-Bakauheni yang mulai berlaku 3 Agustus 2023 mendatang
Tolak rencana kenaikan tarif setoran parkir, puluhan Juru parkir (jukir) di sepanjang Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Jendral Ahmad Yani Kota Binjai mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi (KDM) membeberkan keuntungan besar di balik kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur di lingkungan Pemprov Jabar.
Direktur Utama Perum Bulog, Agmad Rizal Ramdhani, menghimbau warga agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh situasi panas geopolitik yang melanda wilayah Timur Tengah.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu merupakan strategi jangka pendek yang terukur.
Pernyataan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengklaim mendapatkan persetujuan dari jaksa pengacara negara untuk melanjutkan proses pengadaan Chromebook dinilai tak sesuai dengan fakta persidangan.