Lembaga The Republic Institute rilis survei kepuasan publik soal kinerja menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Jokowi menyadari bahwa tingkat kepuasan publik terhadap dirinya 10 tahun di awal masa menjabat sebagai Presiden, melorot saat memotong subsidi BBM
Survei terbaru dari beberapa lembaga ternama, termasuk Litbang Kompas, menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi masih berada di tren positif.Â
Ketua Umum Rumah Aktivis Institute (RAI), Andri Nurkamal mengapresiasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berhasil meraih angka kepuasan publik hingga 60% lebih.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa sebanyak 77,2 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasil Survei nasional Indikator Politik menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo 62,6 persen, Brbeda dengan hasil survei sebelumnya dimana tingkat kepuasan publik mencapai 72.3 persen.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah selalu menjadikan hasil survei lembaga-lembaga kredibel sebagai cermin sesungguhnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Survei yang dilakukan oleh Voxpopuli Research Center menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 80,3 persen.
Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.