Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) meminta Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan komunikasi publik di tengah arusnya informasi digital.
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP Kammi) menggelar aksi simbolik di depan Kantor Kementerian Komunikasi Digital dan Teknologi Republik Indonesia (Komdigi) pada Rabu (17/12/2025).
Kementerian Komunikasi dan Digital kembali meraih predikat Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
Wacana pembatasan layanan video berbasis internet atau voice over IP (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call yang dimiliki para penyedia layanan over the top/OTT yang tengah ramai diperbincangkan publik.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memblokir 1,3 juta konten yang memuat judi online (judol). Hal ini dilakukan bekerjasama dengan BPK sejak..
Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Nezar Patria resmi menerima hibah tanah seluas 2,5 hektar dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menghibahkan tanah seluas 2,5 hektar ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI, pada Senin (17/2/2025).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI menerima hibah tanah seluas 2,5 hektar dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) dibidang digital.
Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.