Pengunduran diri Ketua OJK Mahendra Siregar bersama dua pejabat kunci pengawasan pasar modal dinilai pasar sebagai sinyal adanya persoalan struktural yang
Pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama dua pejabat strategis pengawasan pasar modal dinilai bukan sekadar
Pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dua pejabat kunci pengawasan pasar modal dinilai bukan sekadar persoalan internal.
Mahendra Siregar membeberkan isi rapat Presiden Prabowo Subianto dan empat direktur utama Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BTN, BRI, BNI, dan Mandiri.
Situasi geopolitik global saat ini memiliki risiko ekonomi lebih besar dibanding beberapa tahun terakhir, bahkan hampir setara dengan periode pandemi COVID-19.
Rapat Dewan Komisioner OJK Bulan Mei 2024 mengungkapkan bahwa kondisi sektor keuangan nasional tetap stabili di tengah memanasnya perang dagang AS - Cina.
Sebelumnya, sebanyak 30 kandidat terbaik telah mengikuti Pendidikan Calon Kepala Kantor (PCKO) untuk membekali pejabat OJK yang ditunjuk agar siap dan mampu.Â
Dalam rangka mendorong UMKM naik kelas, OJK bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia.Â
Hasil uji ketahan atau stress test Otoritas Jasa Keangan (OJK) menunjukkan industri jasa keuangan masih tetap terjaga di tengah gejolak pasar keuangan global.
Kabar duka datang dari lingkungan peradilan di Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, Mercy Monica Yolanda, S.H., M.Kn., dikabarkan meninggal dunia.
Konten kreator Herri Pras melaporkan peristiwa dirinya digeruduk hingga diduga mendapat aksi provokasi oleh sekelompok orang tidak dikenal (OTK) ke polisi.
Nama Yudi Cahyadi mendadak jadi perbincangan setelah atlet MMA itu diduga terlibat dalam aksi intimidasi serta kekerasan terhadap konten kreator Herri Pras.
Konten kreator Herri Pras akhirnya buka suara setelah kedatangan Yudi Cahyadi dan sejumlah orang ke kediamannya. Ia turut mengungkap alasan di balik kritiknya.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mendesak Kapolri agar tidak segan memberhentikan pejabat kepolisian yang bertanggung jawab atas operasi tersebut.