Ramainya isu premanisme yang semakin merebak di negeri ini menyeret nama mantan preman legendaris, Hercules. Orang terdekat bongkar soal bekingan Hercules dan GRIB Jaya
Maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang berkedok premanisme ini membuat pemerintah tergerak untuk memberantasnya. Mantan preman Tanah Abang berikan tamparan keras pada pemerintah
Hercules sebagai Ketua Umum GRIB Jaya kini tengah menjadi sorotan publik setelah pernyataan dirinya tentang purnawirawan TNI, sampai disebut dibekingi pejabat.
Mantan preman Tanah Abang yang juga anak buah Hercules, Nikolas Johan Kilikily merasa tak terima jika ormas GRIB Jaya dibubarkan, menanggapi pernyataan dari..
Eks anak buah Hercules di Tanah Abang, Nikolas Johan Kilikily buka-bukaan soal hubungan Ketua Umum GRIB Jaya itu dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Katanya..
Sosok ini menanggapi soal kisruh yang sedang dialami Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal. Ia mengatakan, sebaiknya tak sembarangan menyebut preman.
Nama Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal belakangan menjadi sorotan usai perkataannya tentang purnawirawan TNI. Mantan anak buahnya pun buka suara.
Sejumlah penyelamatan Maarten Paes dan koordinasinya bersama barisan pertahanan membuat gawang Indonesia tetap aman meski harus bermain dengan 10 orang.
Kevin Diks menjadi wakil pemain dalam wawancara yang digelar broadcast usai hasil imbang tanpa gol antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9/2026).
empat orang sempat terjebak di dalam bangunan dan satu di antaranya mengalami luka ringan setelah tertimpa material bangunan akibat billboard roboh di Bandung.
Persoalan ini bermula ketika anak dari pelaku yang diketahui merupakan anak berkebutuhan khusus diduga mengambil jajanan di kantin sekolah tanpa membayar..
Sebelumnya, AIS alias Abah merupakan eks pimpinan Ponpes Abdul Barokat Wannafahat, diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap belasan santriwatinya.
Ombudsman siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik.