BUMN angkat bicara terkait kasus dugaan penjualan senjata ilegal oleh tiga BUMN ke militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara In
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus Myanmar dituding standar ganda. Â Di satu pihak saat memegang keketuaan ASEAN, Indonesia terus mendorong langkah maju dari implementasi Five-Point Consensus, salah satunya menyerukan adanya dialog sekaligus penghentian kekerasan di Myanmar. Namun, pada sisi lain, ada dugaan keterlibatan perusahaan BUMN dalam memasok senjata ke militer Myanmar.
Eks Jaksa Agung Marzuki Darusman mengagetkan publik dengan mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan BUMN dalam memasok senjata ke militer Myanmar. Marzuki adalah kampiun penyelidik pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sepak terjangnya terbentang panjang sejak  anggota maupun ketua dalam tim pencari fakta kasus pelanggaran Hak Asasi Manusa di Indonesia maupun mancanegara.
Tatmadaw---sebutan angkatan bersenjata di  Myanmar--dikenal dengan aksinya yang sadis, brutal pada rakyat sipil. Sejak menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis lewat kudeta pada 2021, militer Myanmar membunuh ribuan warganya sendiri. Kini publik Indonesia dikejutkan dengan laporan The Chin Human Rights Organisation soal pasokan senjata api pada junta militer Myanmar diduga dilakukan oleh tiga BUMN terkemuka.
Selama satu dekade lebih tiga BUMN, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia dituding telah menjual senjata secara ilegal kepada militer Myanmar. Bahkan, praktek haram ini diduga berlanjut pascakudeta pada tahun 2021. Proses pengiriman senjata-senjata dari Indonesia itu diperantarai oleh perusahaan Myanmar milik Htoo Htoo Shein Oo, North Company Limited.Â
Adapun Htoo adalah putra dari Menteri Perencanaan dan Keuangan junta Myanmar Win Shein, yang saat ini dijatuhi sanksi oleh berbagai negara Barat.
Sindikat perdagangan senpi ilegal antar provinsi berhasil digagalkan polisi. Lima pistol, empat senjata laras panjang, dan ratusan butir peluru tajam disita.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dukung pengesahan RUU Polri menjadi UU. Bahkan, ia menilai aturan tersebut menjadi langkah baik untuk mendorong Polri
Untuk membangun keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dimulai dari keluarga. Berangkat dari keyakinan tersebut, Polda NTT gelar
Nama Ekonom Senior sekaligus Eks Menkeu Chatib Basri saat ini sedang disorot publik & elite politik. Pasalnya, ia sebut tiga cara jitu hadapi tekanan fiskal.
Keluhan terkait PJU masih mendominasi aspirasi warga dalam reses anggota DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyebut lebih dari 70 persen keluhan yang diterimanya berasal dari persoalan minimnya penerangan jalan di berbagai wilayah.
Erick Thohir sempat menyapa para pemain Timnas Indonesia sebelum menghadapi Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/6/2026) lalu dan mengunggahnya di akun Instagram pribadi.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara sahabat yang baru menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs), Valbury menggandeng 1.000 siswa dari 20 sekolah untuk mengikuti program literasi keuangan sejak dini.