Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebut adanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati di pulau-pulau kecil Indonesia, termasuk di Pulau Raja Ampat.
Sekjen HIPMI Anggawira dukung langkah tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam mencabut empat IUP di Raja Ampat, Papua.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia temui dan berbincang langsung dengan warga di Pulau Gag terkait dampak pertambangan nikel...
Kementerian Lingkungan Hidup tindaklanjuti 4 perusahaan di Raja Ampat terkait pertambangan nikel di empat pulau yakni Pulau Gag, Manuran, Kawei, dan Manyaifun.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq berencana melakukan kunjungan kerja ke Raja Ampat untuk menindaklanjuti soal pertambangan nikel yang diduga merusak ekosistem lingkungan.
Raja Ampat adalah destinasi wisata dunia dan ditetapkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai Global Geopark.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons ributnya masalah tambang di Raja Ampat dengan meninjau langsung operasi tambang nikel milik PT GAG Nikel milik BUMN Antam.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata ungkap pemerintah dapat pemasukan dari cegah ilegal mining atau pertambangan ilegal capai Rp3,47 triliun.
Begini alasan Pascal Struijk setelah masih enggan menjawab tawaran bela Timnas Indonesia meski sudah fix tak masuk skuad Belanda dan Belgia di Piala Dunia 2026.
Media Malaysia, Stadium Astro menyoroti berbagai insiden saat mewarnai pawai perayaan Persib Bandung juara Super Leaguue 2025-2026 dan cetak sejarah Three-Peat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, Fadia Arafiq turut intervensi tenaga kerja outsourcing untuk memilihnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsoucing di Kabupaten Pekalongan dengan tersangka Fadia Arafiq.
Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam meningkatkan pengawasan dana dan pembangunan desa.