Revisi Uu Kementerian
Isu Prabowo-Gibran akan Revisi UU Keuangan Negara, Banggar DPR Justru Bocorkan soal Lain: Batas Defisit Masih 3%, Tidak akan Diutak-atik
-
Ekonomi Bisnis
- 10/07/2024 - 12:03
Ketua Banggar DPR Said Adullah menegaskan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen mempertahankan batas defisit APBN sesuai UU Keuangan Negara.
Soal Revisi UU Kementerian, Yusril Ihza Yakin Prabowo Subianto Tak Akan Ulang Kabinet 100 Menteri Era Presiden Soekarno
-
Nasional
- 18/05/2024 - 19:05
Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana revisi Undang-undang (UU) Kementerian dalam rencana pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Revisi UU Kementerian, PDIP Usul DPR Diajak Rapat soal Penambahan Jumlah Menteri
-
Nasional
- 15/05/2024 - 18:07
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP Sturman Panjaitan mengusulkan DPR agar diajak rapat oleh pemerintah membahas soal penambahan jumlah menteri.
Polemik Revisi UU Kementerian, Baleg DPR Fraksi PDIP: Untuk Membunuh Seekor Nyamuk Pakai Bom Itu Efektif, Tapi Enggak Efisien
-
Nasional
- 15/05/2024 - 17:50
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP Sturman Panjaitan mengusulkan agar faktor efisiensi juga diperhatikan untuk merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Kementerian, Ternyata Guna Tetapkan Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan Presiden
-
Nasional
- 14/05/2024 - 17:17
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada Selasa (14/5/2024).
Rencana Prabowo Subianto Tambah Kementerian Jadi 40 Makin Terbuka, Partai Golkar Dukung Revisi UU Kementerian di DPR
-
Nasional
- 14/05/2024 - 17:09
DPR RI berencana akan merevisi Undang-Undang (UU) Kementerian di tengah isu penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
DPR Bantah Revisi UU Kementerian untuk Menambah Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo
-
Nasional
- 14/05/2024 - 15:19
Beredar kabar rencana DPR RI akan revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara di tengah isu Presiden terpilih 2024 Prabowo ingin menambah jumlah kementerian.
Memuat Konten Berikutnya...
Trending
Waspada, Pinjol Ilegal Makin Merajalela! Kenali Bahaya, Ciri-Ciri, dan Cara Menghindarinya Sebelum Jadi Korban
-
News
- 17/06/2026 - 00:05
Pinjol ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Kenali bahaya, ciri-ciri, serta cara menghindari pinjaman online ilegal agar terhindar dari teror, kebocoran
Program MBG Tuai Kritik Publik, PSI Minta Masyarakat Beri Kesempatan ke Pimpinan Baru BGN
-
Nasional
- 17/06/2026 - 02:00
Belakangan publik mengkritik keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut terungkapnya kasus mega korupsi oleh tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Masih Ingat Herve Renard? Eks Pelatih Arab yang Pernah Merepotkan Timnas Indonesia Kini Dapat Misi Berat di Piala Dunia
-
Bola
- 17/06/2026 - 01:12
Nama Herve Renard bukanlah sosok asing bagi penggemar Timnas Indonesia. Eks pelatih Arab Saudi kini dapat tugas berat untuk selamatkan Tunisia di Piala Dunia.
Haji Bolot Sempat Kritis dan Tak Sadarkan Diri 2 Hari, Kondisi Terkini Diungkap Sang Istri
-
News
- 17/06/2026 - 00:30
Kondisi kesehatan komedian senior Haji Bolot berangsur menunjukkan perkembangan positif setelah sempat menjalani masa kritis akibat serangan jantung.
Kenali Ciri-Ciri Pinjaman Online Ilegal dan Fakta Apakah Gagal Bayar Pinjol Ilegal itu Aman?
-
News
- 17/06/2026 - 00:36
Bagaimana cara mengenali pinjol ilegal? Apakah gagal bayar pinjaman online ilegal aman? Simak ciri-ciri pinjol ilegal, risiko yang mengintai, serta langkah hukum yang dapat
Telan Korban Jiwa, DPRD Surabaya Bakal Panggil Penanggung Jawab Proyek Gorong-Gorong Margorejo
-
News
- 17/06/2026 - 00:10
DPRD Kota Surabaya akan memanggil penanggung jawab proyek gorong-gorong di Jalan Margorejo Indah, depan Plaza Marina Surabaya, menyusul insiden yang menewaskan seorang lansia setelah terperosok ke area proyek tersebut pada Jumat (12/6/2026) malam.
Judi Online Bisa Bikin Masuk Penjara! Ini Aturan KUHP, Jerat Hukum, dan Dampak Sosial yang Wajib Diketahui
-
News
- 17/06/2026 - 00:17
Judi online bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga tindak pidana yang diancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah. Simak aturan KUHP, UU ITE, serta dampak sosialnya.
Selengkapnya