Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan lambatnya realisasi program tersebut kepada Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
Capaian tersebut menempatkan BRI sebagai bank dengan penyaluran KPP tertinggi secara nasional, dengan kontribusi sekitar 52,2% dari total penyaluran KPP nasional.
Sebagai mitra strategis pemerintah, langkah tersebut sejalan dengan dukungan BRI terhadap Asta Cita serta target Program 3 Juta Rumah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai upaya konkrit mendukung Program Asta Cita yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, BRI terus menyalurkan KPR Subsidi di Indonesia.
Selain unit hunian, Danantara juga menyiapkan fasilitas penunjang untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat menjalani kehidupan yang lebih layak.
Warga Jakarta akui pernyataan Gubernur Pram soal mahalnya hunian itu benar adanya. Hal itu pun menjadi salah satu faktor anak muda takut menikah karena sulit memiliki rumah.
Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.