Gubernur Bali menegaskan Pemerintah Provinsi Bali memiliki hak untuk menolak kehadiran Ormas tertentu dengan tidak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dengan mempertimbangkan kondisi di wilayah provinsi Bali.Â
Pemerintah Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum terkait langkah Kortas Tipidkor Polri dalam pengisutan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).