Pemerintah Jamin Penenanganan Kasus TPPU Berjalan Transparan dan Profesional

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum terkait langkah Kortas Tipidkor Polri dalam pengisutan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Djamari Chaniago mengajak seluruh aparat penegak hukum untuk tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi, serta kepentingan bangsa.

"Tidak perlu ada suasana yang memanas. Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati," kata Djamari, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Selain itu, Djamari turut meminta masyarakat untuk tetap tenang di tengah arus Informasi yang mewarnai pengungkapan kasus tersebut.

Ia mengimbau agar masyarakat tak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi maupun narasi yang berpotensi memperkeruh situasi.

"Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpancing oleh berbagai opini yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Baca Juga

Alasan Polisi Tak Ekspos Barang Bukti Foto Keluarga di Rumah Sentul

Djamari menegaskan proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen, profesional, dan transparan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus dugaan korupsi, pemerintah mengajak masyarakat untuk melihat kondisi ini secara proporsional.

Banyaknya pengungkapan perkara tidak serta-merta menunjukkan korupsi semakin meningkat, melainkan mencerminkan semakin kuatnya komitmen negara dalam melakukan penindakan dan pembersihan terhadap praktik korupsi.

"Selama ini korupsi memang menjadi tantangan bangsa. Yang membedakan saat ini adalah komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya," kata Djamari.

"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya bersih-bersih di seluruh lembaga negara. Mari kita kawal proses hukum secara objektif, hormati asas praduga tak bersalah, dan hindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi," pungkasnya.(ant/raa)