Prabowo Subianto Sebut Pasal 33 UUD 1945 "Blueprint" Ekonomi Indonesia

Prabowo menganggap para pendiri bangsa Indonesia merancang sistem ekonomi bukan berdasarkan kapitalisme neoliberal sebagaimana sejumlah negara di Dunia Barat. Bahkan, sistem kapitalisme neoliberal disebut sudah tak laku lagi karena tidak mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Dia beranggapan bahwa negara-negara dengan perkembangan ekonomi sangat pesat memiliki pasal serupa Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, cara Indonesia untuk mencapai kemakmuran ialah kembali kepada ekonomi Pancasila yang merupakan gabungan antara ide-ide baik dari kapitalisme dan sosialisme atau jalan tengah.

Sejumlah prinsip-prinsip ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak kepada kepentingan nasional, egaliter dan kerakyatan, dan berkeadilan sosial. Dalam arti lain, ekonomi Pancasila tak menghendaki pemerintah hanya menjadi wasit.

“Ternyata, Presiden Joko Widodo mewujudkan ekonomi Pancasila. Semua program beliau yang sudah jelas ini adalah welfare state, ini adalah negara berpihak membela orang miskin, ini membuat safety net untuk menjaga orang yang paling lemah. Ini sudah terbukti dan sudah berjalan, puluhan juta orang sudah menerima manfaat daripada ini semua, (antara lain) subsidi listrik dan LPG (Liquefied petroleum gas) Rp45 triliun, subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) Rp61 triliun, hingga subsidi perumahan Rp25 triliun,” ujar Prabowo. (ant)