Demo di KPK, Massa Desak KPK dan DPR RI Lakukan Investigasi Impor Mobil Pikap untuk KDMP

Jakarta, tvOnenews.com - Massa yang mengatasnamakan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak) kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung KPK pada Senin (6/4/2026).

Massa mendesak KPK dan DPR RI untuk tak tinggal diam menelusuri dugaan korupsi impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India yang disinyalir untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Aksi tersebut merupakan langkah simbolis kita agar KPK berani segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara," kata Koordinator Aksi yang merupakan Humas Kapak, Adib Alwi, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Adib menjelaskan publik memiliki banyak pertanyaan atas rencana impor ratusan ribu mobil pikap dari India oleh PT APN tersebut. 

Pasalnya, pengadaan dinilai minim transparansi, urgensi hingga adanya potensi kerugian negara yang dialami.

"Rencana impor dalam jumlah besar dari India bukan hanya soal logistik. Ini menyangkut penggunaan anggaran, arah industrialisasi nasional, dan keberpihakan pemerintah. Mengapa impor, bukan produksi dalam negeri? Mengapa jumlahnya begitu masif? Siapa yang diuntungkan?," katanya.

Selain itu, kata Adib Alwi, publik tidak pernah mendapatkan penjelasan utuh mengenai skema pembiayaan impor tersebut.

Ia menekankan tak transparansinya rencana impor tersebut dinilai menjadi alarm bahaya bagi tata kelola pemerintah.

"Dalam banyak kasus pengadaan besar, titik rawan korupsi seringkali dimulai dari perencanaan yang dipaksakan. Jika kebutuhan tidak berbasis data riil, maka pengadaan hanya menjadi pintu masuk pemborosan atau lebih buruk, bancakan," ungkapnya.

Adib mengaku dugaan permasalahan yang ada dalam impor tersebut terbilang menguat usai tak adanya kajian publik.

Selain itu, kata Adib, tidak jelasnya mekanisme distribusi mobil pikap ke koperasi dinilai menjadi indikator kuat dugaan korupsi yang terjadi.

"Minimnya keterlibatan industri otomotif nasional yang justru bisa diperkuat melalui program ini. Jika semua ini dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan potensi pengulangan pola lama, proyek besar, narasi kesejahteraan, tetapi berujung pada kerugian negara," tegas Adib Alwi.

Karena pihaknya mendesak KPK melakukan penyelidikan awal atas rencana impor 105.000 mobil pikap tersebut.

Selain itu, kata dia, pihaknya mendesak DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas proyek mobil itu.

"Pansus diperlukan karena skala proyek impor 105.000 mobil pikap dari India yang sangat besar dan berdampak nasional, lalu indikasi ketidaktransparanan dalam proses perencanaan serta potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan," tegas dia.

Adib juga meminta DPR tak pandang bulu untuk memanggil semua pihak secara terbuka terkait pengadaan mobil impor itu.

"Selain DPR, lembaga penegak hukum dan audit negara tidak boleh menunggu sampai kerugian benar-benar terjadi. Jadi, bisa berjalan beriringan, di mana BPK melakukan audit investigatif terbuka, KPK melakukan penyelidikan awal terhadap potensi korupsi serta pemerintah membuka seluruh dokumen perencanaan dan pengadaan kepada publik," jelas Adib.

"Kasus mobil Agrinas adalah ujian. Bagi pemerintah apakah berani transparan; bagi DPR, apakah masih berpihak pada rakyat; dan bagi penegak hukum, apakah siap bertindak sebelum semuanya terlambat. Jika lembaga-lembaga ini memilih diam, maka publik tidak punya pilihan selain bersuara lebih keras, Karena dalam negara demokrasi, diamnya kekuasaan adalah awal dari skandal yang lebih besar," pungkasnya.(raa)