Bela Kebijakan Pemerintah yang Dikritisi Sudirman Said, Ketua Relawan Jarnas Pasang Badan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Relawan Jaringan Nasional (Jarnas) for Prabowo-Gibran, Nasarudin memberikan tanggapan atas sejumlah kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nasarudin secara khusus merespons kritik yang  sebelumnya disampaikan mantan Menteri ESDM Sudirman Said.

Melalui kanal Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sudirman Said, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah.

Ia menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, Sudirman juga menilai kerusakan tata kelola pemerintahan sudah mulai tampak sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua dan berlanjut hingga saat ini.

Menanggapi kritik tersebut, Nasarudin menilai kritik yang dilontarkan Sudirman Said perlu dipahami secara objektif dengan mempertimbangkan situasi global yang tengah bergejolak.

Nasarudin menyebut pemerintahan Presiden Prabowo merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan nasional yang telah berjalan sebelumnya.

Menurutnya, kondisi geopolitik dan ekonomi global saat ini memang memberi tekanan besar kepada banyak negara, termasuk Indonesia.

Namun demikian, pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia.

“Situasi politik dunia sedang tidak baik-baik saja. Dampaknya besar terhadap ekonomi global. Tetapi pemerintah melalui tim ekonomi yang solid berhasil menjaga stabilitas, termasuk harga BBM subsidi yang tidak naik dan kebutuhan pokok masyarakat yang masih relatif terjangkau,” kata Nasarudin dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Terkait program Makan Bergizi Gratis, Nasarudin mengakui pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi dan perbaikan. Meski begitu, ia menilai program tersebut mulai mendorong pergerakan ekonomi masyarakat kecil.

“Program MBG tentu masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Tetapi program ini sudah mulai menggerakkan ekonomi rakyat, terutama sektor pangan dan pelaku usaha kecil dalam rantai distribusi,” katanya.

Dirinya juga menyampaikan pandangan serupa mengenai program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program tersebut belum bisa dinilai sepenuhnya karena masih dalam tahap pengembangan.

“Koperasi Merah Putih masih berproses. Program sebesar ini memang membutuhkan waktu untuk mencapai hasil yang maksimal,” ucapnya.

Dalam keterangannya, Nasarudin turut menyoroti langkah pemerintah dalam menertibkan lahan sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan.