news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat kirab budaya pada Acara Milangkala Tatar Sunda di Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (2/5)..
Sumber :
  • Antara

Sebentar Lagi Dituntaskan Dedi Mulyadi, Legislator Heran Kirab Milangkala Tatar Sunda hanya di 9 Wilayah Jabar

Legislator Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyoroti lokasi Kirab Milangkala Tatar Sunda dijalankan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) di 9 kabupaten/kota.
Sabtu, 16 Mei 2026 - 05:04 WIB
Reporter:
Editor :

Bandung, tvOnenews.com - Legislator Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyoroti perayaan Kirab Milangkala Tatar Sunda. Gelaran ini berasal dari inisiasi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

Bahkan Dedi Mulyadi akan merayakan puncak Kirab Mahkota Binokasih Milangkala Tatar Sunda. Penyelesaian festival ini bakal berlangsung di Kota Bandung pada Sabtu, 16 Mei dan berlanjut pada Minggu, 17 Mei 2026 malam hari WIB di area Gedung Sate.

Maulana mengkritik perayaan ini terutama perihal lokasi. Dedi Mulyadi menentukan festival tersebut dilaksanakan di sembilan Kabupaten/Kota pada 2-18 Mei 2026.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat itu mempertanyakan nasib kabupaten/kota lainnya. Ia meminta penjelasan penentuan sembilan wilayah sebagai lokasi perayaan tersebut.

"Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Sumedang, kemudian berakhir di Kota Bandung dengan hanya menyentuh 9 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat?," ujar Maulana dilansir dari Antara, Sabtu (16/5/2026).

Penilaian Lokasi Kirab Milangkala Tatar Sunda Ditentukan Dedi Mulyadi

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Karawang.
Sumber :
  • Antara

Ia masih heran dengan penentuan lokasi. KDM memulai perayaan ini dari Sumedang dan akan selesai di Kota Bandung.

Menurut penilaiannya, rangkaian kegiatan festival ini tak menunjukkan konsistensi terhadap sejarah Tatar Sunda.

"Acara tersebut mohon maaf Pak Gubernur beserta jajaran adalah inkosisten terhadap perunutan sejarah," katanya.

Lebih lanjut, Maulana menyinggung perayaan yang dinilai tak sesuai landasan sejarah dengan jelas. Tak hanya lokasi, ia juga menyoroti penentuan tanggal Kirab Milangkala Tatar Sunda.

Kebetulan Dedi Mulyadi menentukan tanggal 18 Mei sebagai puncak Hari Tatar Sunda. Keputusan resmi tersebut terjadi belakangan ini.

Ia bertanya apakah penentuannya sudah sesuai dengan referensi. Dalam hal ini, awal mula perayaan Milangkala Tatar Sunda resmi dilaksanakan sejak 2 Mei 2026.

"Kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda adalah ahistoris. Rangkaian acara tersebut hanya bersanda pada sejarah tanggal 18 Mei saja, yaitu tepat pada waktu 669 Masehi saja tapi tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 2-18 Mei," bebernya.

Ia memahami kirab ini guna memperkenalkan hingga menghidupkan sejarah dan budaya. Namun, inkonsistensi yang salah diharapkan agar segera diperbaiki oleh Pemprov Jabar.

"Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat. Pemerintah wajib memperbaiki itu," tegasnya.

Soal Anggaran

Ia menyoroti anggaran dari festival yang digelar di sembilan daerah ini. Ia mendesak agar KDM dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar transparan terkait penggunaan anggarannya.

Anggota Komisi V DPRD Jabar itu memperkirakan anggaran dari kegiatan ini dari pelaksanaan di empat kabupaten. Ia berpendapat bahwa pemerintah bisa membutuhkan pengeluaran sebesar Rp2,7 miliar.

"Lalu bagaimana dengan lima kabupaten/kota lainnya? Apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri?," tanya Maulana.

Ia juga menyoroti pernyataan dari pemerintah daerah. Ia mempertanyakan kegiatan tersebut disebut tidak mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara, Kirab Mahkota Binokasih diakui masuk dalam perencanaan dari pemerintah. Ia berpendapat pernyataan tersebut dinilai berlawanan terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara.

Ia menambahkan, prinsip mengenai pengelolaan keuangan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan aturan terkait lainnya.

Ia menyayangkan kemewahan dari acara ini yang tidak selaras  dengan realita persoalan terjadi saat ini, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga pemulihan pascabencana.

"Seharusnya pemerintah (provinsi) fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian satu tahun sebelumnya, yaitu LKPJ," sebutnya.

Ia meyakini kecintaan anak-anak maupun masyarakat Jabar mendalami sejarah dan budaya Sunda mengalir dengan sendirinya sesuai referensi yang pasti dan jelas.

"Bukan lahir dari cinta buta seseorang kepada Sunda itu sendiri," tukasnya.

(ant/hap)

 

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

02:06
05:01
05:14
03:43
03:22
03:33

Viral