Ketua Timwas Haji DPR Soroti Polemik KBIHU, Ingatkan Haji 2026 Masih Masa Transisi

Ia mengingatkan penyelenggaraan haji Indonesia melibatkan lebih dari 200 ribu jamaah setiap tahun sehingga membutuhkan dukungan banyak pihak.

"Bayangkan saja, untuk mengurus orang sebanyak 210 ribu. Sekarang kementerian memiliki mekanisme mengangkat pembimbing ibadah di setiap kloter, bahkan ada musyrif dini sebagai pengambil keputusan," katanya.
Meski demikian, Cucun menilai kehadiran pembimbing ibadah yang ditunjuk pemerintah tidak seharusnya membuat KBIHU diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

"Di sini penting untuk tidak mengganggu bagaimana peran-peran kementerian menata semua tata aturan dan tahapan-tahapan dengan tidak menganggap KBIHU sebagai kompetitor," tegasnya.

KBIHU Jangan Jadi Kambing Hitam

Cucun mengaku keberatan apabila KBIHU dijadikan pihak yang disalahkan atas berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan haji tahun ini.

"Saya terus terang saja dalam hal ini merasa keberatan kalau misalkan sekarang kelompok bimbingan ibadah haji ini menjadi kambing hitam terkait problematika jemaah," kata Cucun.

Ia mencontohkan sejumlah isu yang belakangan muncul, seperti persoalan jamaah lansia di Masjidil Haram, dugaan pungutan tertentu, hingga polemik dam dan badal haji.

"Jangan sampai semua dibebankan atau ditumpahkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji. Mengenai dam, kemudian mengenai badal, semua didiskreditkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji," ujarnya.

Cucun tetap memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas pelaksanaan haji tahun ini yang dinilai berjalan baik berkat dukungan seluruh pemangku kepentingan.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh sahabat-sahabat yang terhormat, para Tim Pengawas dari DPR RI. Semua bisa memitigasi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah koordinasi, komunikasi, dan seluruh proses pengawasan serta evaluasi ini dijalankan dengan baik oleh Kementerian Haji," kata Cucun.(chm)